Kepala Staf Angkatan Darat yang juga Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk bertemu dengan Direktur Utama dan jajaran Direktur BPJS Kesehatan.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam rilisnya di Jakarta, Jumat, mengatakan kedatangannya dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono untuk meminta data masyarakat Indonesia guna dilakukan penyusunan prioritas dalam proses vaksinasi COVID-19, yang rencananya akan dilakukan di akhir tahun 2020.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, tidak ada maksud lain, kami ingin meminta data," kata Kasad.
Baca juga: Menko Airlangga: Tiga juta vaksin Sinovac siap masuk RI akhir 2020
Baca juga: Menko Airlangga: Tiga juta vaksin Sinovac siap masuk RI akhir 2020
Sejalan dengan Kasad, Wakil Ketua ll Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
"Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas," kata Wakapolri itu.
Konsep basis data, dibangun oleh Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, dengan model sistem online.
"Mengingat vaksin yang akan kita terima itu tidak langsung jumlahnya, sejumlah kebutuhan rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan proses prioritas. Di sinilah diperlukan data calon penerima prioritas yang akan kita susun," kata Ismail.
Selain itu, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin. Pendataan ini juga dilakukan dengan sistem online.
Baca juga: Pemerintah siapkan vaksin untuk tenaga medis hingga masyarakat miskin
Baca juga: Pemerintah siapkan vaksin untuk tenaga medis hingga masyarakat miskin
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan dukungan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"lni bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya,” ujar Fachmi Idris.
Baca juga: BPJS Kesehatan siap dukung bentuk data prioritas penerima vaksin COVID
Baca juga: Erick Thohir yakinkan 30 juta vaksin COVID tersedia akhir tahun ini
Baca juga: Erick Thohir yakinkan 30 juta vaksin COVID tersedia akhir tahun ini
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
