“Program ini bertujuan membangun sanitasi air bersih dan MCK untuk meningkatkan aspek kebersihan kesehatan dan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Secara umum, program pembangunan 1.000 sanitasi tersebut merupakan kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dalam rangka peluncuran program tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dijadwalkan mengunjungi Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (24/10).
Baca juga: Kemendes PDTT jadikan digitalisasi desa prioritas program pada 2021
Baca juga: Gus Menteri ajak santri perkokoh tradisi pesantren di tengah pandemi
Kehadiran kedua menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut sekaligus untuk peletakan batu pertama pembangunan sanitasi dan MCK.
Selain itu, keduanya juga turut menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID-19 kepada warga desa yang layak menerimanya di daerah itu.
Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri mengapresiasi program bantuan padat karya tunai tersebut sebab berkaitan langsung dengan derajat kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pada 2014 Bank Dunia mengingatkan bahwa 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari dua miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi.
Di samping itu, ia menjelaskan Program Sanitasi Air Bersih juga termasuk dalam “Sustainable Development Goals” atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai pada 2030.
“Diharapkan pada 2030 telah terjadi pemerataan atas akses air bersih dan sanitasi yang baik, salah satunya dengan sarana MCK,” ujarnya,
Sehingga, keberadaan program tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas sebab merupakan suatu hak dasar. Program tersebut nantinya dapat membantu Indonesia untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan keenam yakni menjadikan desa layak air bersih di Tanah Air.
Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang dimaksud tersebut secara umum terdiri atas 18 poin di antaranya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan jender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan serta pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa.
Kemudian, juga meliputi inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.*
Baca juga: Kemendes PDTT transformasi UPK eks PNPM jadi Lembaga Keuangan Desa
Baca juga: Kemendes PDTT siapkan RPP BUMDes tindak lanjuti UU Cipta Kerja
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
