Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, ProKlim yang diluncurkan sebagai gerakan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas inisiatif, dedikasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
"Inisiatif yang dilakukan para pelaksana ProKlim sangat penting, antara lain menghijaukan dan menghutankan daerahnya, memilah sampah, menghemat pemakaian listrik dan air, tidak membakar sampah, hutan dan lahan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi risiko, dan ancaman akibat bencana terkait iklim," ujarnya.
Bambang menekankan bahwa Indonesia mempunyai komitmen kepada masyarakat internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, sampai 41 persen dengan kerjasama internasional, dan secara bersamaan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Komitmen tersebut termuat dalam NDC yang tahun ini merupakan awal implementasi NDC (Nationally Determined Contribution) sesuai dengan Paris Agreement. "Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung implementasi NDC adalah dengan meningkatkan peran serta aktif seluruh pihak, untuk dapat mencapai target 20.000 kampung iklim pada tahun 2024," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengingatkan kembali momentum Sumpah Pemuda yang dirayakan setiap 28 Oktober. Dia berpesan agar gelora semangat untuk bersatu dalam keragaman, dan perbedaan merupakan nilai luhur bangsa yang harus dipelihara untuk menghadapi persoalan bangsa. Demikian juga dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini terutama perubahan iklim. Aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan Pemerintah bersama komponen bangsa lainnya, merupakan upaya perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap atmosfer untuk keberlangsungan kehidupan di bumi.
Festival Iklim mengambil tema “Penguatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Masa Pemulihan Pandemi COVID-19”. Tema ini relevan dengan situasi yang dihadapi semua Negara di dunia saat ini, yaitu perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Semua Negara terkena dampaknya tanpa kecuali, sehingga dibutuhkan upaya bersama, bahu membahu, bergotong royong untuk menghadapinya.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Sugardiman menyampaikan ProKlim ditetapkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Komunitas pada Tahun 2016, dan menjadi salah satu program prioritas KLHK untuk merespon dampak perubahan iklim di tingkat tapak.
"Minat dan ketertarikan berbagai pihak semakin meningkat. Pada Tahun 2020, telah terdaftar sebanyak 2.775 lokasi Kampung Iklim setingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia," papar Ruandha.
Pada Tahun 2020, jumlah lokasi yang diregistrasi melalui Sistem Registri Nasional (SRN) untuk skema joint adaptasi-mitigasi, naik hampir 4 kali lipat dibandingkan Tahun 2015, yaitu dari 220 lokasi menjadi 813 lokasi. Jumlah lokasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan juga terus bertambah, yaitu sebanyak 362 lokasi. Dengan keterbatasan akibat wabah pandemi covid-19, maka sekitar 45% lokasi diverifikasi secara on-line dan 55% diverifikasi langsung ke lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria nominasi ProKlim Utama dan Lestari.
Untuk mendukung pencapaian mencapai target 20.000 Kampung Iklim pada Tahun 2024, pada acara tersebut dilakukan Deklarasi Bersama Eselon 1 Lingkup KLHK. Deklarasi tersebut merupakan komitmen untuk mendukung penguatan aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
"Selain itu kami juga terus memperkuat kolaborasi dan bersinergi dengan K/L terkait, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan mitra potensial lainnya," tukas Ruandha.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2020
