Anggota Komisi I DPR, Yan Permanes Mandenas, menyarankan agar pemerintah memperkuat pasukan organik melalui pembentukan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer di Papua.
Langkah itu, menurut dia, adalah solusi terbaik yang harus dilakukan pemerintah saat ini dengan mengedepankan pembinaan teritorial akan lebih efektif.
"Panglima TNI dan pemerintah pusat harus melakukan evaluasi terkait kebijakan dalam penempatan satuan-satuan operasi khusus yang bertugas di daerah Papua," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu, menurut dia, terutama pemetaan wilayah operasi harus jelas dimana titik letak pergerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan ancaman dan ganguan kemanan di wilayah Papua.
Langkah itu juga termasuk juga pemetaan wilayah bagi masyarakat yang selama ini masih menjadi korban ganguan Keamanan sampai pada tingkatan pengungsian dari kampung halaman mereka.
Baca juga: Kata Kasdam, Kodam XVII Cenderawasih usulkan penambahan 14 kodim
"Hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah rentetan peristiwa dan cipta kondisi yang tidak pernah tuntas dari waktu Ke waktu. Jika Kodim dan Koramil yang diperkuat ke depan, saya pikir tidak terjadi lagi peristiwa yang fatal seperti ini," ujarnya.
Ia menilai penempatan pasukan non-organik dari luar Papua akan terus menciptakan masalah yang muncul karena butuh waktu untuk beradaptasi dan mengenal kondisi sosial budaya atau geografis wilayah operasi.
Menurut dia, Koramil dan Kodim selain mengenal geografis Papua juga mampu melakukan pendekatan sosial budaya sehingga komunikasi dengan masyarakat bisa berlangsung dengan baik.
"Saya memilih kita perkuat Koramil dan Kodim dengan jumlah kekuatan persoanil yang ideal serta dukungan peralatan yang memadai Khusus di daerah rawan konflik di Papua," katanya.
Baca juga: TNI AD akan dirikan 31 Kodim di wilayah Papua dan Ambon
Ia mengatakan saat dirinya berkunjung ke Kabupaten Intan Jaya beberapa waktu lalu, fasilitas aparat keamanaan yang bertugas disana jauh dari kekuatan ideal.
Antara lain, menurut dia, kendaraan maupun alutsista yang di butuhkan juga masih sangat terbatas sehingga mempersulit anggota TNI/Polri saat melakukan patroli pengamanan terhadap ganguan ancaman keamanan dari gerombolan bersenjata.
"Daerah-daerah tersebut sangat butuh dukungan alutsista yang moderen bahkan canggih sehingga mereka bisa percaya diri saat menjalankan tugasnya," katanya.
Ia mengaku tidak setuju dengan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang ingin merekomendasikan penambahan aparat atau pasukan non-organik di wilayah Papua usai menerima laporan tim gabungan pencari fakta beberapa waktu lalu.
Menurut dia, solusi tersebut tidak akan menciptakan iklim damai seperti yang diharapkan masyarakat Papua saat ini.
Baca juga: Beranda - Kodim 1702/Jayawijaya gelar baksos di Pegunungan Bintang
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
