Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengelola cold storage atau gudang beku untuk membantu nelayan kecil dengan banyak menyimpan hasil tangkapan ikannya di berbagai daerah.Keberadaan cold storage terbukti mampu memberikan manfaat untuk mempertahankan mutu ikan seperti layur, tuna, tongkol, cakalang dan udang
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti dalam rilis di Jakarta, Rabu, menyatakan KKP terus melakukan penguatan terhadap pelaku usaha salah satunya dengan membangun cold storage untuk membantu nelayan-nelayan kecil yang kesulitan menjual hasil tangkapannya karena belum mempunyai mitra.
Baca juga: Sistem Resi Gudang perikanan siap dilakukan di 15 "cold storage"
Ia menyatakan keberadaan cold storage terbukti mampu memberikan manfaat untuk mempertahankan mutu ikan seperti layur, tuna, tongkol, cakalang dan udang.
Bahkan, lanjutnya, komoditas yang disimpan di dalam gudang beku seperti yang terdapat di dalam Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah juga dijadikan bahan baku produk olahan di pasar Republik Rakyat China (RRC).
Terkait cold storage di Kota Cilacap, Direktur Logistik KKP Innes Rahmania menyebutkan di Kota Cilacap memang sudah ada 16 cold storage milik swasta, tapi berbagai perusahaan tersebut hanya menampung tangkapan nelayan-nelayan yang sudah bermitra.
Innes menambahkan ikan layur yang diekspor dari cold storage PPS Cilacap sejak Januari hingga Oktober 2020 mencapai lebih dari 900 ton.
Adapun gudang beku yang dikelola PPS, merupakan fasilitas penyimpanan dari Ditjen PDSPKP yang dibangun pada tahun 2017 dan berkapasitas 100 ton.
Ke depan, Innes memastikan Ditjen PDSPKP akan terus berkolaborasi dengan PPS Cilacap guna melakukan pembinaan kepada nelayan dan juga para pekerja yang terlibat dalam operasional cold storage.
Sebelumnya, KKP menyebutkan profesi sebagai nelayan merupakan hal menjanjikan, terlebih dengan berbagai kemudahan yang telah dilakukan untuk memudahkan usaha sektor kelautan dan perikanan.
"Berprofesi sebagai nelayan itu bagus dan menjanjikan. Kita ubah pemikiran kalau nelayan itu tidak miskin dan mampu berhasil," kata Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Menurut dia, agar nelayan dapat tetap berusaha dan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan, KKP telah mengeluarkan beberapa kebijakan.
Disebutkan, sejumlah kebijakan itu antara lain pelaksanaan perizinan yang cepat melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam dan bisa diakses selama 24 jam.
Kemudian, lanjutnya, penetapan protokol kesehatan di pelabuhan perikanan dan kapal perikanan, relaksasi cek fisik kapal perikanan, serta penyederhanaan dan relaksasi pelayanan kesyahbandaran seperti perpanjangan masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB).
Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa Saat ini kredit usaha rakyat (KUR) di bawah 50 juta juga diberikan tanpa agunan, bunganya pun sudah turun dari 7 persen menjadi 6 persen. Oleh sebab itu ia berharap Dinas Kelautan dan Perikanan dapat turun dan mendata nelayan yang membutuhkan akses permodalan.
"KKP juga memiliki badan layanan usaha BLU LPMUKP, yang siap meminjamkan dana ratusan miliar rupiah yang bisa diakses oleh para nelayan. Jangan sampai dana BLU ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para nelayan yang semangatnya sangat luar biasa," ucapnya.
Baca juga: Babel ingin genjot ekspor udang, dibangun "cold storage"
Baca juga: Menteri Edhy: Gudang pendingin bisa tekan praktik tengkulak ke nelayan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
