Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak oposisi yakni Dato Sri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Keadilan Rakyat (Keadilan), Hj Mohamad Sabu, Presiden Partai Amanah Negara (Amanah) dan Lim Guan Eng, Partai Tindakan Demokratik (DAP).
"Majelis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Majelis Raja-Raja atas penolakan berprinsip terhadap permohonan Perdana Menteri untuk menyatakan darurat," katanya.
Pernyataan Majelis Raja-Raja 25 Oktober menjelaskan pertimbangan yang telah diambil oleh Raja-Raja Melayu dalam isu yang amat serius ini.
Mereka berpendapat raja amat sadar tentang hak serta peranan seperti yang termaktub di dalam Pasal 150 Undang-Undang Persekutuan dalam mengimbangi
berbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi semua unsur penyalahgunaan kuasa, dan telah membuat keputusan berdasarkan perkara tersebut.
Dalam penyataan pada 28 Oktober Yang Di-Pertuan Agong telah menasehatkan semua anggota parlemen untuk memberi dukungan kepada RAPBN 2021 demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara yang cukup terdampak akibat pandemik COVID-19.
"RAPBN 2021 perlu memberi fokus kepada keperluan petugas barisan depan (frontlines) yang menjadi benteng rakyat Malaysia dari wabah COVID-19," katanya.
Berjuta-juta rakyat Malaysia yang berada pada atau di bawah paras kemiskinan, ujar mereka, amat mengharapkan bantuan melalui RAPBN 2021 ini.
"Golongan yang tidak harus ketinggalan juga adalah yang mengharapkan moratorium pinjaman dilanjutkan," katanya.
Atas sebab-sebab ini Majelis Presiden Pakatan Harapan amat bersetuju dengan Yang di-Pertuan Agong bahwa amat penting dan serius agar RAPBN 2021 dirundingkan dengan oposisi sebelum disampaikan di parlemen.
Baca juga: PM Muhyiddin serahkan ringkasan RABN 2021 ke Raja
Baca juga: Serikat Pekerja Bank Malaysia minta moratorium pinjaman
Baca juga: Raja-Raja Melayu tolak usulan darurat nasional perdana menteri
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020
