Sebanyak 30 aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri mengikuti pelatihan untuk menjadi negosiator dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanganan perubahan iklim di tataran global.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong saat membuka Pelatihan Negosiator Perubahan Iklim di Jakarta, Senin, mengemukakan pentingnya peran negosiator dalam mengomunikasikan kepentingan negara dalam penyusunan strategi pengendalian perubahan iklim di tataran global.
"Dinamika politik perubahan iklim di tataran global semakin dinamis, karena itu perlu kedinamisan kita untuk menghadapi perubahan yang cepat itu," katanya.
"Karenanya saya harap negosiator yang hadir di COP (Conference of Parties) Glasgow nanti bukan mewakili secara pribadi tetapi untuk Indonesia," ia menambahkan.
Ia mengatakan bahwa negosiator Indonesia tidak boleh hanya jadi pengikut, namun harus bisa memanfaatkan posisi tawar sebagai negara pemilik hutan tropis luar biasa kaya.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya kepentingan besar dalam penyusunan strategi dan kebijakan pengendalian perubahan iklim.
Indonesia, ia mengatakan, perlu memperjuangkan kepentingan pengendalian perubahan iklim nasional di tingkat global.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa program pelatihan negosiator dirancang untuk mencetak generasi ASN yang bisa menyampaikan kepentingan Indonesia di tataran global.
"Arahan pada kami jelas, yakni kerja sama mengatasi isu keberlangsungan dan regenerasi negosiator perubahan iklim. Program dikembangkan agar generasi muda ASN bisa mewakili Indonesia untuk kepentingan di tingkat global," katanya.
KLHK dan Kementerian Luar Negeri, menurut dia, mengembangkan silabus peningkatan kapasitas negosiator perubahan iklim dengan tiga tingkatan, yakni tingkat dasar, lanjutan, dan mahir.
"Semua ada tingkatan dan peran untuk diterjunkan di perundingan selanjutnya," kata Ruandha.
Pelatihan negosiator tingkat dasar dilaksanakan 2 sampai 6 November 2020 dan diikuti oleh 30 ASN dari KLHK dan Kementerian Luar Negeri. Pelatihan tingkat lanjutan dilakukan sesudahnya dengan metode e-learning.
Ruandha menekankan bahwa dalam hal ini pelatihan tatap muka penting mengingat para perunding nantinya dituntut andal melobi di arena negosiasi.
Baca juga:
Indonesia diajak atasi krisis iklim lewat Pekan Diplomasi Iklim UE
Pengendalian perubahan iklim harus adil untuk semua negara
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020
