Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan bahwa pelabuhan perikanan di berbagai daerah merupakan etalase perikanan tangkap Indonesia sehingga harus dirawat secara optimal.Jika etalase itu tertata dengan baik maka ikan yang ditangkap nelayan akan bisa didaratkan dengan mulus, dapat disimpan dengan aman dan tidak cepat membusuk, sehingga harga jual bisa tetap terjaga
"Pelabuhan perikanan di Indonesia tercatat mencapai 538 buah yang menjadi wajah perikanan tangkap. Jika etalase itu tertata dengan baik maka ikan yang ditangkap nelayan akan bisa didaratkan dengan mulus, dapat disimpan dengan aman dan tidak cepat membusuk, sehingga harga jual bisa tetap terjaga," kata Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Zaini mengingatkan bahwa pengembangan pelabuhan perikanan di masa mendatang menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik di tingkat nasional maupun global.
Baca juga: Sultan ingin Pelabuhan Gesing jadi alternatif Pelabuhan Perikanan DIY
Beragam isu global itu, ujar dia, di antaranya adalah persoalan terkait kelestarian sumber daya ikan, keamanan pangan, dan pengelolaan pelabuhan berbasis lingkungan.
Untuk itu, ia menekankan agar pelabuhan perikanan dapat menjadi etalase perikanan tangkap antara lain dengan pembangunan pelabuhan perikanan yang rapi dengan fasilitas yang baik, hingga operasional pascapenangkapan ikan berjalan optimal.
Zaini menegaskan agar pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan memperhatikan akuntabilitas serta perencanaan berbasis ilmu pengetahuan.
"Dasarnya harus jelas. Harus ada masterplan yang berkelanjutan. Jangan asal ajukan pembangunan baru. Misalnya seperti bangun dermaga padahal kapasitas kapal yang dilayani masih cukup. Contoh lain, bangun cold storage padahal jumlah ikan yang didaratkan masih belum maksimal," tuturnya.
Baca juga: Babel anggarkan Rp30 miliar bangun 20 pelabuhan perikanan
Zaini juga meminta agar lebih ditingkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas perikanan yang memadai.
Selain itu, ujar dia, pihak pemerintah daerah juga dinilai harus bisa mengawal, mendukung, dan berkomitmen secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap yang ada di daerah.
"Pelabuhan perikanan ini menjadi rencana strategis 2020-2024 sehingga harus dikawal dengan baik," ucapnya.
Baca juga: Menteri KKP janji perbaiki pelabuhan perikanan Pengambengan Bali
Sementara itu Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Frits P Lesnussa menjelaskan peran pelabuhan perikanan akan terus ditingkatkan sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi, pusat layanan dan pendataan serta ketertelusuran yang maju, andal, dan akuntabel serta menerapkan mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan.
Frits mengakui banyak tantangan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di masa depan, sehingga perlu strategi pengembangan pelabuhan perikanan yang matang dan harus dipahami oleh pengelola pelabuhan perikanan.
"Dukungan dari berbagai pihak sangat kami perlukan, karena KKP juga tidak bisa bekerja sendiri. Kepala pelabuhan perikanan seluruh Indonesia kita gandeng untuk berkolaborasi mewujudkan pelabuhan perikanan seperti apa yang kita inginkan bersama," paparnya.
Baca juga: KKP dorong Palabuhan Ratu menjadi pelabuhan perikanan samudera
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
