Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar pemangku kepentingan dapat menciptakan kelompok budi daya maggot di sejumlah sentra perikanan yang terdapat di berbagai daerah.Marilah kita segera membentuk kelompok-kelompok budi daya maggot di sentra-sentra perikanan. Jadi di tiap sentra ada 1-2 kelompok pengusaha budi daya maggot
"Marilah kita segera membentuk kelompok-kelompok budi daya maggot di sentra-sentra perikanan. Jadi di tiap sentra ada 1-2 kelompok pengusaha budi daya maggot," kata Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
KKP telah memperkenalkan budi daya perikanan dengan memanfaatkan limbah organik menjadi pakan yaitu dengan membudidayakan beragam maggot seperti maggot kering, maggot basah, telur maggot, pelet maggot, tepung maggot, POC, pupuk cair, dan kompos.
Hal itu diperkenalkan antara lain seperti melakukan pelatihan secara daring yang dapat diikuti di berbagai daerah. Diharapkan, peserta dapat mendorong para pembudi daya di lokasinya masing-masing untuk memproduksi pakan secara mandiri.
Sjarief mengajak agar budi daya maggot ini secara berkelanjutan, awalnya dapat dilakukan dengan menginventarisasi seluruh luasan kolam yang ada, jumlah produksi ikan, dan pakan yang diperlukan.
Dengan begitu, lanjutnya, produksi maggot untuk memenuhi kebutuhan para pembudi daya pun dapat ditentukan.
Selain itu, ia juga mendorong agar para penyuluh dan kelompok usaha bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk memastikan pasokan bahan baku yang diperlukan, yaitu dengan dibentuk sentra-sentra limbah organik untuk mengumpulkan limbah dari pasar, rumah makan, maupun rumah tangga.
"Jadi, ada kelompok-kelompok untuk mengumpulkan bahan organik. Kemudian setelah itu mengerucut pada kelompok budi daya maggot. Kemudian mengerucut lagi pada kelompok budidaya ikan," jelas Sjarief.
Selanjutnya, ia menyebut bahwa perhitungan keekonomian usaha juga tak kalah penting sehingga pula dihitung biaya produksi, transportasi, maupun distribusi yang dibutuhkan.
Menurut dia, keuntungan yang didapat harus dibagi secara adil agar seluruh pihak bisa mendapatkan pendapatan yang layak.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya mendorong agar pemerintah dapat membuat pabrik pakan ikan di setiap kabupaten yang menjadi produsen ikan karena pakan merupakan elemen penting dalam pembudidayaan ikan.
"Kami di Komisi IV DPR akan mendorong pembuatan pabrik pakan, minimal satu kabupaten ada satu pabrik di daerah yang memang memproduksi ikan konsumtif," kata Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, pihaknya bakal mendorong hal tersebut dalam rapat kerja dengan pihak KKP. Selain itu, ujar dia, bila diperlukan juga dapat diundang seluruh dinas kelautan di seluruh Indonesia untuk merumuskan hal tersebut.
Ia berpendapat, dalam biaya satu kali produksi pada budi daya ikan, setengahnya sudah pasti dikeluarkan untuk pakan.
"Misalnya, kalau produksi ikan ingin mengejar target 20 ton, jumlah pakannya minimal harus 10 ton. Akhirnya keuntungan pun menjadi tipis, belum lagi dihajar dengan penyakit sehingga ikannya bisa mati sebagian," katanya.
Baca juga: KKP bangun tujuh industri pakan percontohan berbasis maggot
Baca juga: KKP-FAO tingkatkan kerja sama inovasi pakan alternatif dengan maggot
Baca juga: KKP apresiasi pembuatan pakan ikan berbahan baku maggot
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
