Peluncuran program pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan Kepala UNDP Indonesia Mustafa Bin Lamlih, di pendopo Gubernur NTB, Kamis malam.
Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan Qatar Charity Foundation di Indonesia Hasan Askur, pejabat UNDP Jakarta Abdurrahman Syebubakar, Asisten Deputi (Asdep) Kemiskinan Kemenko Kesra Wahnarno Hadi, serta Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi dan para pimpinan dinas/instansi di jajaran pemerintah provinsi.
Mustafa Bin Lamlih mengatakan program pemberdayaan masyarakat NTB harus tetap sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi.
"Pada dasarnya strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan ini mengutamakan partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran bantuan," ujarnya.
Mustafa juga menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat itu tidak boleh dilihat dari jumlah bantuan dan lamanya penerapan program, tetapi lihat dari strategi yang tepat dan berdaya guna.
Ia juga menghendaki bantuan kemanusiaan untuk masyarakat NTB itu terus berkelanjutan hingga masa mendatang.
Abdurrahman Syebubakar menambahkan bantuan kemanusiaan itu mencakup empat program utama yakni bantuan finansial, penguatan kepasitas organisasi masyarakat sipil, keterpaduan bantuan finansial dan penguatan organisasi masyarakat sipil serta pembelajaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
"Nilai bantuannya mencapai lima juta dolar AS, namun untuk tahap awal baru 20 persen dari jumlah tersebut, dan dana itu sudah dikucurkan Qatar Charity dan UNDP," ujarnya.
Sedangkan Hasan Askur mengatakan Qatar Charity Foundation sudah menjalankan misi kemanusiaan seperti itu sejak empat tahun lalu antara lain di beberapa daerah di Jawa Barat dan Sumatra.
Bantuan kemanusiaan selama empat tahun itu telah mencapai empat miliar dolar AS, antara lain berupa program bantuan pemberdayaan fakir miskin, bantuan pendidikan, penguatan lembaga pendidikan, bantuan untuk lembaga nondepartemen dan penguatan kelembagaan di desa-desa.
"Kini akan diterapkan di wilayah NTB dan Insya Allah bisa berhasil sehingga dapat diterapkan di daerah lainnya di Indonesia," ujarnya.
Asdep Kemiskinan Kemenko Kesra Wahnarno Hadi pada kesempatan itu menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia yang menyambut baik bantuan kemanusiaan tersebut.
Menurut dia sejauh ini program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Qatar Charity dan UNDP selalu terkoordinasi dengan program pemerintah sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan terarah dan komprehensif.
Ia menyebut program kemiskinan di Indonesia terbagi dalam tiga hal pokok yakni kebijakan prorakyat, tujuan pembangunan milenium atau "millennium development goals (MDGs) dan kepedulian terhadap kelompok marginal.
Kebijakan prorakyat antara lain program PNPM mandiri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mandiri.
Sementara MDGs difokuskan pada delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015, dan merupakan satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Kedelapan sasaran pembangunan itu adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem, pemerataan pendidikan dasar, mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.
Selain itu perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
"Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap kelompok marginal seperti anak-anak jalanan, anak-anak terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya," ujar Wahnarno. (A058/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
