Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kemitraan para pemangku kepentingan, seperti petani, peternak, nelayan, dan industri pengolahan untuk bersama mewujudkan ketahanan pangan, melalui Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima pada 18-19 November 2020.
Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe di Jakarta, Jumat, menjelaskan JFSS merupakan wadah lintas sektoral swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, akademisi, dan para petani untuk menampung dan menyusun langkah terbaik guna meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan.
Pada JFSS-5 ini, Kadin mengangkat tema "Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dan Industri Pengolahan", yakni menekankan peranan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 yang telah memukul perekonomian dunia.
"Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan," kata Juan dalam konferensi pers JFSS-5 yang diselenggarakan secara virtual.
Baca juga: Mentan: FAO apresiasi, ketahanan pangan RI pada jalur yang benar
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan tersebut mengatakan sektor pangan menjadi salah satu tumpuan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja menambahkan pertumbuhan sektor pertanian, termasuk pangan tetap tinggi di saat sektor lain justru sedang menurun, sehingga perlu terus dikembangkan.
Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Baca juga: Kepala BKKBN sebut ketahanan pangan tentukan kualitas SDM
Hal tersebut selaras dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Pangan 2019 bahwa pangan dan pertanian bagian tidak bisa dipisahkan dalam sistem agribisnis dari hulu ke hilir.
"Artinya, keberadaan dan kebersamaan petani dengan pengusaha merupakan sebuah keniscayaan," kata Franky.
Franky menjelaskan bahwa Kadin bersama Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil memberikan pendampingan kepada lebih dari 1 juta petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Kadin pun berkomitmen untuk meningkatkan pendampingan meliputi 2 juta petani pada 2023.
Dengan pendampingan, petani mampu meningkatkan produktivitas yang secara otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Mereka tidak saja petani sawit dan produk perkebunan, melainkan juga petani palawija seperti padi dan jagung.
Baca juga: Kadin: UU Ciptaker beri sinyal harmonisasi regulasi terkait investasi
Menurut Franky, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana prasarana lainnya, serta kelembagaan.
Kendala lainnya juga menyangkut kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
Namun demikian, Kadin optimistis kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok terintegrasi.
Model kerja sama yang digagas KADIN adalah sistem "Inclusive Closed Loop" dan membangun ekosistem berusaha. Sistem ini merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera.
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, serta aminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
Sistem "inclusive closed loop" berhasil diterapkan di komoditas sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya
"Keberadaan 'off taker' tersebut tidak hanya memberi pendampingan tetapi juga memberi jaminan pembelian atas hasil produksi dengan harga pasar," kata Franky.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
