Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) dari Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebudayaan pangan lokal daerah seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum.
Baca juga: Kementan: holding BUMN pangan perkuat sektor peternakan nasional
Baca juga: Kementerian BUMN: Holding pangan bantu pemerataan produksi perikanan
"Tiap-tiap provinsi terbiasa mengkonsumsi komoditas karbohidrat non-beras tertentu. Kita tinggal mendorong bagaimana meningkatkan produksi komoditas ini dan mengolahnya sehingga bisa dikonsumsi secara masif," ujar Agung dalam siaran persnya, Minggu.
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi mencatat, selama pandemi, Indonesia menghadapi sederet tantangan terkait pangan, mulai dari distribusi pangan antar daerah, nilai tukar petani yang menurun, perubahan pola harga pangan akibat panic buying, hambatan distribusi bibit dan pupuk karena pembatasan sosial, serta penurunan beberapa harga komoditas pertanian.
"Distribusi pangan yang belum merata di Indonesia juga dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di sejumlah daerah, yang terdampak secara logistik akibat pandemi maupun perubahan iklim. Peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan melalui urban farming, diversifikasi pangan yang mengurangi ketergantungan pada beras, serta monitoring ketahanan pangan dan harga pangan daerah," kata dia dalam siaran persnya, Minggu.
Agung mencatat, dalam dua bulan pertama pandemi misalnya, indeks ketahanan pangan Indonesia sempat turun menjadi 40,10 dari sebelumnya 44,10. Menurut dia, ada kekagetan dari masyarakat yang mengurangi konsumsi pangan mereka. Tetapi hal sebaliknya terjadi pada April hingga Agustus yang ditandai adanya peningkatan indeks ketahanan pangan.
Baca juga: Berguru "urban farming" Ninja Xpress, pelajari potensi baru dari rumah
Baca juga: LIPI: Pertanian urban bisa jadi solusi masalah pangan semasa pandemi
Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan impor bukan solusi menjaga ketahanan pangan. Menurut Ketua SDGs Network dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Bayu Krisnamurthi, ketergantungan pada impor justru akan membahayakan jika terjadi krisis (pandemi) berkepanjangan.
"Kita harus berbasis pada local economic development, khususnya pada level desa dan lurah, serta memberikan dukungan kepada produsen lokal. Inilah yang akan membuat pangan kita memiliki ketahanan yang lebih tinggi," kata dia.
Senada dengan Agung, dia menilai Indonesia dapat memiliki ketahanan pangan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedua yaitu "Tanpa Kelaparan" jika sistem pangan berkelanjutan (sustainable food system) yang mengacu pada kearifan dan budaya pangan lokal diterapkan secara terencana dan konsisten.
Terkait pangan lokal, Bernadia berpendapat, pemerintah harus dapat memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga, dengan mengendalikan distribusi dan logistik pangan dan menjaga stabilitas harga.
Tidak hanya itu, dia berharap pemerintah daerah sebagai aktor utama pencapaian TPB di daerah turut berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing, salah satunya seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman dalam memanfaatkan lahan sebagai kebun tanaman dan kolam ikan bagi masyarakat.
Baca juga: Survei: Urban farming berprospek cerah dongkrak pendapatan masyarakat
Baca juga: Sambut Hari Pangan Dunia, Tugure gelar webinar bertemakan urban farming
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2020
