Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menginginkan kuota BBM bersubsidi untuk kalangan nelayan di berbagai daerah dapat terpenuhi guna melancarkan transportasi yang digunakan oleh nelayan untuk melaut.Tidak boleh ada kriminalisasi terkait BBM subsidi yang seharusnya dibeli nelayan di tempat yang sudah disediakan
Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengingatkan agar permasalahan akan kuota BBM bersubsidi agar lebih diperhatikan, mengingat kondisi nelayan yang kesulitan untuk bekerja karena keterbatasan BBM.
Marwan Cik Asan juga telah memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Subang, Jawa Barat, 13 November, guna melihat permasalahan terkait hal tersebut.
Menurut dia, diperlukan transparansi terkait pengelolaan subsidi energi, terutama subsidi BBM terhadap nelayan seperti yang ada di Subang, Jawa Barat.
"Tidak boleh ada kriminalisasi terkait BBM subsidi yang seharusnya dibeli nelayan di tempat yang sudah disediakan. Kalau kita mendengar keluhan dari lapangan, BBM di tempat yang ada itu malah tidak tersedia," katanya.
Ia meminta jajaran pemda untuk perlu memperhatikan lagi sampai ke bawah, melihat kondisi ini menjadi beban bagi para nelayan.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto berharap agar pemerintah memberikan subsidi listrik dan BBM, terutama di kawasan Indonesia timur guna meningkatkan ekspor perikanan di tengah pandemi.
Sebelum adanya pandemi COVID-19, menurut Yugi Prayanto, ekspor perikanan selalu mengalami kenaikan hingga 6 persen. Oleh karena itu, Kadin berupaya mendorong peningkatan ekspor khususnya pada budidaya ikan.
"Untuk menunjang itu, harapan kami agar pemerintah menetapkan subsidi supaya listrik BBM diberikan harga khusus untuk budidaya terutama di Indonesia Timur, selain itu juga dipermudah ijin di daerah-daerah," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak kendor dalam membantu nelayan, termasuk dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil.
"Tugas kita (KKP) membantu masyarakat nelayan. Jangan kendor," kata Menteri Edhy.
KKP juga menginginkan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan sosialisasi fasilitas permodalan nelayan yang dimiliki KKP melalui Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, selama 2020 hingga 31 Oktober, telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp201 miliar untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.
"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp201 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," kata Syarif.
Baca juga: Anggota DPR tegaskan subsidi energi harus tepat sasaran
Baca juga: Pertamina akan beri sanksi SPBU jual BBM bersubsidi di atas HET
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
