"Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam kehidupan berdemokrasi, ada kesetaraan, keberagaman, dan harmoni," kata Zulkifli Hasan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Pondok Pesantren Al Ghazaly, Kota Bogor, Minggu.
Menurut Zulkifli, dalam kehidupan berdemokrasi harus mengutamakan nilai moral dan hak azasi manusia. "Kalau ada kelompok yang mengabaikan nilai moral, hak-hak kelompok lain, dan memaksakan kehendaknya maka dapat merusak kehidupan berdemokrasi. Karena terjadi konflik dan perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Baca juga: PAN: Stabilitas pemerintahan bukan didasarkan jumlah parpol
Pada kesempatan tersebut, Zulkifli juga menceritakan kilas balik sejarah Indonesia, bahwa Indonesia sebelumnya dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun. "Penjajahan sangat lama, karena bangsa Indonesia saat itu masih bodoh. Masyarakat diadu domba oleh penjajah, baik antaragama maupun dalam agama," katanya.
Zulkifli menjelaskan, sampai pada awal abad ke-19, baru kemudian muncul kesadaran nasional, untuk bersama-sama melawan penjajah. "Kesadaran nasional itu dimulai dengan lahirnya, ormas Islam Jamiul Khair, pada tahun 1901," katanya.
Setelah itu, kata dia, muncul Sarikat Dagang Islam (SDI), kemudian muncul Sarikat Islam (SI). Dari Gerakan SI, melahirkan ormas-ormas keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah dan Al Wasliyah. "Pada saat itu, masih banyak aspirasi yang berbeda-beda sehingga belum mengerucut pada satu tujuan nasional bersama," katanya.
Menurut Zulkifli, di sisi lain, lahir gerakan Boedi Oetomo pada 1908, yang kemudian memunculkan gerakan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. "Gerakan Boedi Oetomo ini yang kemudian disebut sebagai awal kebangkitan nasional," katanya.
Pergerakan perjuangan menuju kemerdekaan terus dilakukan. Pada rapat BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi Pancasila.
"Pancasila kemudian disepakati sebagai landasan filosofi negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. "Pancasila menjadi landasan filosofi yang menyatukan bangsa Indonesia yang beragam," katanya.
Baca juga: PAN: Ambang batas parlemen 4 persen efektif untuk Pemilu 2024
Baca juga: Sekjen PAN: Digitalisasi jadi tantangan terbesar tenaga kerja
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
