“Kita berkepentingan untuk menghasilkan kepala pemerintahan yang baik, yang menciptakan kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang serta menjaga keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan,” kata dia, di Manado, Senin.
Pada acara diskusi kelompok terarah bertemakan “Merawat Kerukunan Di Tengah Pandemi Covid-19 dan Pilkada Sulawesi Utara”, dia mengusulkan KPU Sulawesi Utara agar secara proaktif mendatangi setiap pemilih.
Baca juga: Ketua DKPP: Kesuksesan Pilkada 2020 tanggung jawab semua pihak
Hal ini sebut dia, untuk mencegah minimnya partisipasi masyarakat saat Pilkada pada 9 Desember nanti. “Saya ada sedikit usulan yang mungkin bisa dipakai KPU mencegah jangan sampai nanti pada saat pemilihan pada 9 Desember tingkat kehadiran itu di bawah 50 persen, bahkan yang hadir kemungkinan hanya 35-40 persen itu hasil survei yang sudah dibuat,” katanya.
Baca juga: Bawaslu RI: Lindungi panwas ad hoc dari intimidasi
Cara mengatasi itu, harap dia, semua KPUD setempat menggerakan aparatnya atau perangkatnya mendatangi daerah pemilih. "Pemilih-pemilih itu didatangi dikasih surat suara, disuruh coblos di situ kemudian dimasukkan dalam kotak, mungkin dengan cara seperti itu lebih banyak pemilih yang akan hadir,” katanya.
Ia menyatakan, keberadaan DPD itu dilihat dari sejauh mana keberpihakan anggota kepada setiap daerah. “Keberpihakan kita kepada daerah adalah ukuran utama keberadaan kita sebagai senator,” jelasnya.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
