"BMT diharapkan tidak hanya melakukan layanan keuangan mikro syariah saja, tapi juga menjalankan perannya sebagai pendamping program-program pemberdayaan ekonomi umat," kata Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Muhammad Azrul Tanjung kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah
Ia mengatakan MUI berupaya menyatukan potensi-potensi asosiasi, perhimpunan dan forum komunikasi BMT untuk menyatukan gerakan pemberdayaan ekonomi umat melalui layanan keuangan mikro syariah.
Antar-BMT, kata dia, harus dapat melakukan kolaborasi yang mengakomodasi dinamika dan perbedaan karakteristik layanan keuangan mikro syariah yang sudah ada saat ini. Untuk itu, BMT Summit 2020 berupaya memperkuat potensi-potensi itu, sehingga terjadi sinergi dan bisa memajukan ekonomi mikro umat Islam.
Hal yang tidak kalah penting bagi BMT saat ini, lanjut dia, adalah perlunya didorong agar lembaga keuangan umat itu dinaungi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keberadaan LPS sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga layanan keuangan mikro syariah.
Baitul Maal wat Tamwil, kata dia, juga perlu melakukan percepatan digitalisasi pengelolaan BMT untuk layanan keuangan mikro syariah yang efisien dan efektif.
Di era serba digital, kata Azrul, BMT harus melakukan digitalisasi layanan agar tidak ditinggalkan anggota dan kalah bersaing dengan lembaga keuangan syariah yang lain.
Sementara itu, BMT Summit 2020 yang digelar pada 16-17 November secara daring dan luring diikuti 500 BMT. Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
Baca juga: Wapres dorong penguatan BMT untuk dikembangkan di negara lain
Baca juga: Menkop dorong BMT di Rembang memberdayakan sektor perikanan
BMT Summit 2020 juga memiliki agenda penting, yaitu mengidentifikasi fatwa dan regulasi terkini yang diperlukan untuk penguatan layanan keuangan mikro syariah dan kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
