Pembangunan infrastruktur di Raja Ampat terkendala status kawasan

17 November 2020 18:36 WIB

Wakil Menteri PUPR John Wempi Watipo pada rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria di Manokwari, Senin (16/11/2020). ANTARA/Toyiban.

Pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, terkendala masalah status kawasan, kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo di Manokwari, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur di lima destinasi super prioritas di Indonesia. Kebijakan anggaran infrastruktur sektor pariwisata dari kementerianya diarahkan ke lima lokasi tersebut

"Lima destinasi pariwisata super prioritas itu meliputi Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang. Ini yang sedang kami progres," ucap Wetipo.

Baca juga: Menteri PUPR: Pembangunan infrastruktur bangkitkan ekonomi nasional

Setelah lima destinasi ini selesai, lanjut Wamen PUPR, Raja Ampat akan masuk pada program pengembangan destinasi pariwisata super prioritas gelombang berikutnya.

Ia mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata Raja Ampat juga telah dibahas dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria di Manokwari pada Senin (16/11). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra hadir pada kegiatan tersebut.

Baca juga: Menhub akan kaji rencana pembangunan bandara baru di Raja Ampat

Menurutnya ada beberapa persoalan krusial yang membutuhkan sinergitas antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, di antaranya terkait pemanfaatan lahan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur.

"Seperti masalah kepemilikan lahan yang merupakan tanah adat. Selain itu sebagian besar wilayah di Raja Ampat adalah kawasan konservasi. Ini butuh solusi bersama baik di pusat maupun daerah," katanya.

Baca juga: Pengamat : WIKA adalah pelopor pembangunan infrastruktur

Untuk membangun infrastruktur misalnya jalan, lanjut Wempi, persoalan lahan harus tuntas agar tidak bermasalah dari sisi hukum.

Menurutnya, Kementerian PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus bersinergi agar masalah-masalah terkait status kawasan dapat diselesaikan serta tidak melanggar aturan.

Baca juga: TNI bangun rumah masyarakat Raja Ampat

Ia mengutarakan selain meningkatkan daya tarik wisatawan, ketersedian infrastruktur di Raja Ampat juga penting untuk mendorong peningkatan investasi.

"Pariwisata tidak bisa hanya dengan mengandalkan keindahan alam. Harus ada daya dukung lain sehingga semua bisa jalan," katanya. ***1***