• Beranda
  • Berita
  • DPD ingatkan pelaksanaan pilkada di NTB perhatikan protokol kesehatan

DPD ingatkan pelaksanaan pilkada di NTB perhatikan protokol kesehatan

18 November 2020 00:08 WIB
DPD ingatkan pelaksanaan pilkada di NTB perhatikan protokol kesehatan
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (kiri) menerima kunjungan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (kanan) beserta sejumlah anggota DPD RI lainnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11/2020). (ANTARA/Nur Imansyah).
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat agar memperhatikan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada Pilkada 9 Desember 2020.

Mahyudin mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah COVID-19 berpegang pada beberapa prinsip, yakni memperhatikan perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020, mulai dari hulu sampai dengan hilir.

"Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular COVID-19 dan menimbulkan klaster baru, klaster pilkada," ujar Mahyudin dalam kunjungan kerja anggota DPD RI di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (17/11)

Baca juga: Pemprov NTB tegaskan kesiapan pilkada gunakan protokol kesehatan

Selain protokol kesehatan, Mahyudin juga mendorong ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan pilkada, termasuk meminta pemerintah daerah menuntaskan penting dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.

"Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu bahwa di NTB sudah ada perda tentang COVID-19 mudah-mudahan perda ini bisa dilaksanakan," ucapnya.

Di setiap TPS, menurut dia, perlu memperhatikan ketersediaan masker, sarung tangan, dan "hand sanitizer" untuk petugas-petugas di TPS. Masyarakat diharapkan tidak berdesak-desakan.

Menurut Mahyudin, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi COVID-19, termasuk memastikan tidak ada diskriminasi antarpasangan calon serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil pilkada.

Baca juga: DPD harapkan pilkada hasilkan kepala daerah berkualitas

"Jadi hasil pilkada bisa diterima segala pihak yang memang mengayomi semua masyarakat. Yang kalah harus menerima kekalahannya, tetapi kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah," katanya.

Mahyudin mengakui penyebaran COVID-19 di NTB cukup terkendali. Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol COVID-19 dalam beraktivitas, sehingga dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan COVID-19.

"Akan tetapi untuk menghindari adanya klaster baru kewaspadaan perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan penegakan protokol kesehatan COVID-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov NTB bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol COVID-19 ini menjadi perda yang pertama di Indonesia, tetapi penerapan protokol kesehatan ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendur. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB," tuturnya.

Baca juga: La Nyalla dukung regulasi perkecil biaya politik pilkada

Wagub menyebutkan saat ini di tujuh kabupaten dan kota di NTB sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar bagi Pemprov NTB. Oleh sebab itu, Pemprov NTB bersama Polda, TNI, dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen agar pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan protokol COVID-19.

"Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol kesehatan, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar protokol," kata wagub.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Gubernur NTB ingatkan masyarakat jaga pilkada aman

"Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu untuk bagaimana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif," ujar wagub.

Wagub menjelaskan menghadapi pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali akan tetapi hal tersebut perlu kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi ke depan.

"Tentunya doa kita semua supaya momentum demokrasi di NTB ini bisa berjalan kondusif dan lancar dan juga kita bisa berdamai dengan COVID-19 sampai ditemukannya vaksin," katanya.
#satgascovid19
#ingatpesanibupakaimasker #cucitanganpakaisabun #jagajarak

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020