Salah satu mesin untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan merealisasikan program belanja pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajarannya untuk memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah perlu menambah perputaran uang dan kegiatan perekonomian di masyarakat.
Baca juga: Presiden minta pengawas jadi bagian dari solusi pengadaan barang/jasa
Salah satu mesin untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan merealisasikan program belanja pemerintah.
“Kita ingat di kuartal II konsumsi pemerintah ada di minus 6 persen, dan di kuartal III kita masuk ke positif 9 persen. Itulah trigger (pendorong) ekonomi kita dati kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, ke kuartal III masuk ke ke tren positif yang masuk ke minus 3,49 persen,” kata Presiden.
Presiden menyoroti sejumlah program pemerintah yang masih terhambat. Dia menekankan terdapat proyek konstruksi yang belum masuk tahapan pengerjaan padahal sudah di akhir November 2020.
“November masih Rp40 triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti selesai barangnya kaya apa, kalo bangunan ya ambruk kalo jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan ? Jangan sampai terulang ulang semua menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pengadaan barang/jasa 2020 tinggal sebulan lagi
Di situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, ujar Presiden, belanja pemerintah adalah pendorong permintaan dan konsumsi masyarakat yang akan menumbuhkan perekonomian.
Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan terobosan yang mengoptimalkan teknologi informatika. Terobosan itu agar pemerintah dapat mengawasi realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun.
“Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting pengadaan dipercepat,” ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Serapan anggaran PEN terus membaik capai Rp386,01 triliun
Kepala Negara menyesalkan masih banyak jajarannya dan juga pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja, dan tidak memedulikan kondisi kegentingan untuk bekerja cepat dengan berbagai terobosan.
“Belum berganti ke channel extraordinary, belum mengubah SOP nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN dan di APBDN terlambat,” ujar dia.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
