KSP: Realisasi Banpres UMKM capai 79,61 persen

18 November 2020 15:22 WIB

Ilustrasi: Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melayani pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat menyerahkan persyaratan untuk verifikasi program Bantuan Presiden (Banpres) produktif di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Program Banpres produktif senilai Rp2,4 juta yang akan diberikan per pelaku UMKM tersebut sebagai tambahan modal itu untuk membantu usaha mikro agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/pras.

39 persen UMKM bahkan harus mengandalkan keuangannya berdasarkan belas kasihan pinjaman saudara. Banpres UMKM ini diharapkan bisa jadi solusi konkret

Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Aji Erlangga mengatakan pemerintah optimistis Program Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM tahap satu dan dua dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir tahun.

"Realisasi Program Banpres UMKM hingga saat ini sudah mencapai 79,61 persen dari total 100 persen yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020,” kata Aji Erlangga, melalui siaran pers KSP, di Jakarta, Rabu.

Bantuan Presiden untuk sektor UMKM bertujuan memberikan stimulus modal bagi para pelaku usaha mikro agar usaha dan bisnis terus berjalan di tengah pandemi dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran.

Baca juga: Pemerintah kebut penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo agar pelaku UMKM bisa bertahan dan tidak terimbas pandemi COVID-19.

"Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro,” ujar Aji.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut survei Asian Development Bank (ADB), BPUM paling tepat dan paling dibutuhkan oleh UMKM karena pendapatan sektor itu banyak yang turun.

Baca juga: Pulihkan usaha mikro, Menkop UKM usul banpres produktif dilanjutkan

Program ini cepat terserap dengan dukungan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), koperasi, pemda, dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan pendampingan.

Aji menambahkan selama masa pandemi, separuh UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus berjuang dengan omzet yang turun drastis.

Berdasarkan survei ADB, 88 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki kas dan tabungan.

“39 persen UMKM bahkan harus mengandalkan keuangannya berdasarkan belas kasihan pinjaman saudara. Banpres UMKM ini diharapkan bisa jadi solusi konkret,” ujar Aji.

Baca juga: Wapres: Program bantuan UMKM tetap dianggarkan di 2021