Kami sedang mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan cabor
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuat terobosan dalam tata kelola, khususnya di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan mengembangkan sebuah aplikasi sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan penggunaan anggaran pelatnas induk organisasi cabang olahraga.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, aplikasi yang saat ini masih dikembangkan itu bertujuan memudahkan urusan administrasi setiap induk organisasi cabang olahraga dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah.
“Kami sedang mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan cabor. Mereka cukup isi itu saja karena kami sadar bahwa urusan administrasi ini bukan urusan yang mudah bagi cabor karena mereka harus konsentrasi untuk melahirkan prestasi. Jangan dibebani dengan urusan administrasi,” ucap Zainudin di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kemenpora punya lima program prioritas dalam pencegahan korupsi
Selain sebagai bentuk pendampingan, aplikasi tersebut juga dibuat sebagai upaya Kemenpora dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana fasilitas pelatnas. Sebab lewat aplikasi itu, publik bisa ikut mengontrol penggunaan anggaran induk cabang olahraga yang memperoleh bantuan dari pemerintah.
Ia berharap dengan aplikasi tersebut, setiap induk cabang olahraga bisa meningkatkan kepatuhan pengelolaan anggaran mereka agar sesuai dengan ketentuan, serta tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.
“Kami beri pendampingan bagi cabor supaya laporan pertanggungjawabannya selesai tepat waktu dan tidak jadi beban laporan keuangan Kemenpora. Jadi kami betul-betul ingin memperbaiki tata kelola,” ucapnya.
Baca juga: Kemenpora dampingi pengelolaan laporan anggaran induk cabang olahraga
Ketua Umum PB Persani Ita Yuliati mengaku senang dengan pengembangan aplikasi tersebut. Menurutnya, itu akan sangat membantu para pengurus induk cabor yang merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar BPK.
“Saat ini Kemenpora mempunyai aplikasi dan kami sambut dengan gembira karena ini akan sangat membantu,” ucap Ita.
“Kami mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan karena sebagai orang awam harus melaporkan laporan keuangan secara detail dan sesuai standar BPK. Kami apresiasi atas usaha Kemenpora memberikan fasilitas ini,” ujar dia menambahkan.
Kemenpora, pada Rabu, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perwakilan pengurus dari tiga induk organisasi cabang olahraga terkait bantuan pemerintah untuk dana pelatnas tahun 2020. Ketiga cabang tersebut, yakni PB Percasi (catur), PB Persani (senam), dan PB PBi (boling).
Seluruh cabor penerima bantuan diimbau agar menggunakan anggaran sesuai dengan yang disepakati dalam MoU. Dengan aplikasi yang tengah dikembangkan Kemenpora saat ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan cabor dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari temuan penyalahgunaan Audit BPK.
Baca juga: Kemenpora teken MoU dana pelatnas tiga cabor
Baca juga: DPR RI setujui anggaran Kemenpora Rp3,7 triliun untuk 2021
Baca juga: Anggaran 2021 terbatas, Menpora yakin tetap bisa capai target prestasi
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2020
