"Mari dukung Badan Pengawas Obat dan Makanan karena pengawasan vaksin ini pekerjaan rutin dan biasa bagi BPOM. Kami yakin dengan kerja BPOM," kata Daeng dalam konferensi pers daringnya bersama BPOM, Kamis.
Ia mengatakan BPOM sangat jarang menggelar konferensi pers dalam pengawasan vaksin, kecuali saat terkait dengan antivirus SARS-CoV-2. Karena sejatinya BPOM sudah berpengalaman dalam mengawasi peredaran vaksin di Indonesia.
Hanya saja, kata dia, belakangan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi perhatian umum seiring tugasnya dalam regulasi vaksin COVID-19 di Indonesia. Bahkan beberapa unsur masyarakat awam menganggap pengawasan vaksin bukan tugas dari BPOM.
Baca juga: Wapres: Izin BPOM dan Fatwa MUI harus ada sebelum vaksinasi COVID-19
Baca juga: PKS dukung penundaan izin vaksin COVID-19 oleh BPOM
Padahal, vaksin termasuk golongan obat sehingga BPOM sangat berkewajiban mengawasi antivirus SARS-CoV-2 yang saat ini sedang dalam tahap uji coba.
"Vaksin itu masuk kategori obat sehingga itu tugas BPOM. Tidak ada yang luar biasa dalam pengawalan khasiat, keamanan dan mutu obat karena biasa dilakukan, sudah sehari-hari dilakukan BPOM bahkan detik demi detik (untuk vaksin lain)," kata dia.
Daeng mengatakan para dokter tidak akan menggunakan produk farmasi tertentu tanpa ada izin dari BPOM.
"Kami di IDI yang sehari-hari dalam pelayanan menggunakan obat dan vaksin yang sudah dinyatakan aman, khasiat, bermutu dari stempel BPOM. Kalau tidak ada stempel itu dokter tidak berani menggunakan," katanya.*
Baca juga: BPOM: Izin guna darurat vaksin COVID-19 tak kesampingkan keamanan-mutu
Baca juga: BPOM awasi peredaran vaksin COVID-19 di masyarakat
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
