Pemerintah terus mendorong kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yakni kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi termasuk Papua.Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono di Jakarta, Kamis, mengatakan kemitraan tersebut sebagai peluang yang baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia
Untuk itu, lanjutnya, perlu dukungan fasilitas pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mendukung perkembangan sawit di Papua.
"Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Baca juga: Ekspor kelapa sawit 2020 diperkirakan tak terpengaruh COVID-19
Sebelumnya Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua dan karena wilayah tersebut perlu mendatangkan investasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H. Jokhu M mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra investasi oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerjasama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam.
“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam sebuah diskusi Webinar.
Baca juga: Pakar: Pabrik sawit perlu jamin pasokan hindari perambahan hutan liar
Menurut dia, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit.
"Hanya saja, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare, baru terealisasi 1 persen dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena Pemerintah belum sepenuhnya hadir," kata Henky.
Bila pemerintah konsisten, tambahnya, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan.
Senada dengan itu Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lennis Kogoya mengatakan dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja, persoalan izin masih menghambat.
Jika pemerintah bersedia membangun kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK,Kementerian Pertanian, BPKM dan sebagainya, menurut Tenaga Ahli KSP (Kantor Staf Presiden) itu, tidak akan ada lagi kampanye hitam.
Pewarta: Subagyo
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
