"Kami meminta untuk segera dihentikan pembangunan jalan yang membabat hutan, SK Men LHK NO.5663 Tahun 2020 melanggengkan PT Marga Bara Jaya membelah hutan harapan," kata Koordinator Aksi FormapHsi, Amrullah seusai melakukan aksi damai di Kantor Dinas Kehutan Sumsel, Palembang, Jumat.
Dia menjelaskan, keputusan Menteri LHK bertolak belakang dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim pada kesepakatan Paris dalam persetujuan United Nation Convention on Climate Change-UNFCCC.
Surat keputusan No.5663 yang dikeluarkan Menteri LHK melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada 15 Oktober 2020 tentang penetapan areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jalan angkutan batu bara atas nama PT Marga Bara Jaya seluas 420,73 hektare harus dicabut.
Baca juga: Walhi Sumsel ajak masyarakat cegah kerusakan hutan
Baca juga: Dishut Sumsel hitung kerusakan hutan dampak karhutla
Pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan puoduksi tetap di wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi bisa berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan upaya pelestarian hutan alam.
"Sejak awal kami telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan jalan angkut batu bara PT Marga Bara Jaya yang berada dalam kawasan hutan harapan IUPHHK-RE PT Restorasi Ekosistem Indonesia," ujarnya.
Keberatan telah disampaikan aktivis FormapHsi sejak 2019 karena akan berdampak buruk secara sosial terutama terhadap suku anak dalam yang masih semi nomaden, dan kerusakan hutan alam tersisa di Sumsel dan Jambi bahkan merusak hutan alam dataran rendah terakhir di Sumatera.
Hingga upaya terakhir keberatan tersebut disampaikan kepada Presiden Sebelum melakukan aksi unjuk rasa ini.
"Upaya terakhir kami mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat untuk mengalihkan rute jalan angkutan batu bara PT Marga Bara Jaya pada Oktober 2020," ujarnya.
Sementara Kepala Bidang PPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Alkadri ketika menerima peserta aksi unjuk rasa mengatakan pihaknya akan menampung tuntutan FormapHsi.
Sesuai permintaan peserta aksi, tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumsel untuk diteruskan ke pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*
Baca juga: Tahura OKH Jambi alami kerusakan ekologi 80 persen
Baca juga: Ilmuwan AIPI sebut kerusakan hutan berkaitan erat dengan pandemi
Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
