Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan konsep digitalisasi dalam Kartu Prakerja dapat menjadi pola baru pelayanan birokrasi di Tanah Air, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar pelayanan birokrasi mengedepankan digital dan melayani.“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,”
"Penerapan digitalisasi dalam Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan," ujar Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja, sebagaimana siaran pers KSP di Jakarta, Senin.
Dalam webinar yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani tersebut, Moeldoko menegaskan digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan birokrasi berbasis digital dan melayani.
Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi, sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Digitalisasi program kartu prakerja dapat minimalkan praktik korupsi
“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko.
Moeldoko menambahkan penerapan digitalisasi yang dilakukan Program Kartu Prakerja bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.
“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko .
Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital salah satunya yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.
Selain itu, ada juga langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.
Baca juga: Survei BPS: Program Kartu Prakerja tingkatkan keterampilan penerima
Lebih jauh pada kesempatan tersebut, Moeldoko menjelaskan Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik.
"Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.
Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menyampaikan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui tiga channel yakni Instagram, Contact Center (email dan telepon) serta chatting online.
“Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang bagi kami untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.
Adapun ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Dia juga berharap, konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.
Baca juga: Survei Kartu Prakerja: Sebanyak 13 persen pengangguran jadi bekerja
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
