Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Perpustakaan Nasional yang telah melakukan kebijakan dan program dalam upaya mendukung peningkatan literasi di Indonesia.perlu diakselerasi infrastruktur perpustakaan baik fisik maupun teknologi informasi, ketersediaan buku, peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, perpustakaan desa dan daerah terpencil.
"Komisi X DPR mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya bersama Perpustakaan Nasional untuk mengakselerasi program-program dan kegiatan literasi Indonesia," kata Wakil Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Perpustakaan Nasional yang diliput secara virtual di Jakarta, Rabu.
Beberapa program dan kegiatan yang menurut Komisi X DPR perlu diakselerasi antara lain infrastruktur perpustakaan baik fisik maupun teknologi informasi; ketersediaan buku di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal; peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, dan perpustakaan desa.
Komisi X DPR juga mendorong kementerian/lembaga terkait untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait budaya baca dan peningkatan literasi nasional.
Baca juga: Pemerintah berupaya tingkatkan literasi remaja
Baca juga: Taman Bacaan Masyarakat di Yogyakarta buka Angkringan Literasi
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan pihaknya bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan perpustakaan desa dan literasi.
"Dalam konteks literasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpusnas tidak bicara tentang kemampuan mengenal huruf saja, tapi mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat Indonesia untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa," kata Syarif.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengatakan literasi merupakan komitmen bersama antara kementerian/lembaga dan daerah.
"Harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Dukungan dari kepala daerah sangat diperlukan karena strategi peningkatan literasi di daerah merupakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan," jelasnya.
Komisi X DPR mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional membahas peningkatan literasi di daerah dan dukungan kementerian/lembaga terhadap upaya peningkatan literasi.
Baca juga: DPR dorong keseriusan peningkatan literasi
Baca juga: KPAI: peningkatan literasi anak penting untuk cegah kekerasan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
