Forum Satu Bangsa meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pembakaran gereja dan rumah warga serta pembunuhan yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11).
Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam rilisnya diterima di Jakarta, Sabtu, mengutuk keras tindakan yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan tersebut, apalagi menyerang tempat ibadah yang dapat memicu terjadinya konflik dalam skala yang lebih besar.
"Usut tuntas dan tangkap pelaku kriminal tersebut beserta dalangnya agar tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang mengorbankan rakyat dan umat beragama," kata Hery.
Baca juga: Satu keluarga dibunuh OTK di Sigi , warga lain melarikan diri
Baca juga: Satu keluarga dibunuh OTK di Sigi , warga lain melarikan diri
Menurut dia, pembakaran tempat ibadah dan pembunuhan warga yang tidak berdosa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan.
Hery juga meminta agar para tokoh agama bersatu menghadapi berbagai provokasi dalam segala bentuknya. Para tokoh agama harus menjaga lisannya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi umat manusia.
Hery sangat menyayangkan masih banyak pemuka agama membangun dan menyebarkan narasi "perang" antaragama di NKRI yang sejak awal berdirinya telah terbangun kesepakatan sebagai Negara Damai (Daar as-Salam).
Baca juga: Polisi menduga pelaku kekerasan di Sigi kelompok MIT Poso
Baca juga: Polisi menduga pelaku kekerasan di Sigi kelompok MIT Poso
"Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kokoh dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia, jangan sampai kita merusaknya," ucap mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Menurut dia, jangan sampai potensi dan kemajuan Bangsa Indonesia kembali hancur karena tersedot ke dalam pusaran konflik sektarian dan agama yang mestinya sudah lama dilewati.
Penggagas Majelis Dzikir Hubbul Wathon itu menilai ada rembesan dari konflik internasional yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai zona konflik agama dan etnis agar Indonesia tidak dapat muncul sebagai negara maju yang bermartabat di panggung dunia.
Baca juga: Kapolda Sulteng meminta sisa DPO MIT Poso menyerahkan diri
Baca juga: Kapolda Sulteng meminta sisa DPO MIT Poso menyerahkan diri
"Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dalam penegakan hukum, mengayomi secara politik dan menyelaraskan segala arus sosial yang ada," katanya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020