"Kapal yang berbobot mati 723 GT tersebut merupakan bantuan Pemerintah Kerajaan Spanyol kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui proyek Fisheries Training Development in Indonesia (FTDI)," kata Kepala Pusdatin KKP Soen`an H. Poernomo, dalam siaran persnya diterima ANTARA di Padang, Rabu.
Menurut Soen`an kedatangan kapal tersebut disambut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, di Dermaga Barat, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta (19/5). Dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik, Pimpinan Komisi IV DPR RI serta Perwakilan Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia.
Dalam penyambutan kapal baru tersebut, sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pusat Statistik.
Kapal Madidihang 03 telah dilayarkan dari Spanyol pada 3 Maret 2010 dan tiba di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru pada 8 Mei 2010.
Ia menjelaskan, kapal latih perikanan Madidihang 03 yang dibangun di Galangan Kapal Astilleros Gondan Shipyard, Spanyol merupakan salah satu komponen bantuan pinjaman dari Pemerintah Kerajaan Spanyol melalui proyek Fisheries Training Development in Indonesia (FTDI) kepada Pemerintah Indonesia.
Proyek FTDI merupakan pelaksanaan perjanjian kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia ( Kementerian Keuangan dan BAPPENAS) dan Pemerintah Kerajaan Spanyol (Kementerian Ekonomi) yang telah ditandatangani pada 12 April 2004.
"Tujuan dari proyek tersebut adalah meningkatkan fasilitas sarana pendidikan kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia di sektor kelautan dan perikanan," katanya.
Selain pengadaan satu unit kapal latih perikanan, proyek FTDI juga meliputi pengadaan peralatan simulator perikanan, peralatan laboratorium, beasiswa pendidikan program Master bagi 3 orang dosen di Grimsby Institute Further and Higher Education - Inggris, serta training bagi awak kapal, teknisi laboratorium dan simulator.
Sementara itu isi kerjasama dengan Badan Pusat Statistik --yang dinilai memiliki nilai yang sangat penting dan strategis-- itu adalah pengadaan data yang lengkap, akurat dan akuntabel sangat diperlukan sebagai dasar pembuatan kebijakan para pimpinan, pembuatan perencanaan, baik bagi kalangan pemerintah maupun investor, serta untuk pertanggungjawaban publik.
"Kerjasama yang telah terjalin antara BPS dengan KKP, ditandai dengan terbentuknya bidang tersendiri yang menangani statistik kelautan dan perikanan, sangat membantu dalam penghitungan nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, serta tingkat konsumsi ikan perkapita," katanya.
Untuk mengukur perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, ke depan diperlukan kerjasama dalam menetapkan Indeks Pembangunan Manusia dan Human Development Index (HDI) nelayan, pendapatan, disamping pengembangan dan peningkatan kualitas data lainnya.
"Apabila diperlukan, akan dilakukan Sensus Perikanan pada tahun 2013," katanya.
(F011/S006)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
