Pernyataan itu disampaikan oleh Dubes Heri setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menemui beberapa pejabat tinggi di Jepang untuk menyampaikan rencana pembentukan SWF di Indonesia.
"Jepang secara umum mendukung pembentukan SWF di Indonesia. Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan wisata kesehatan di Bali, manajemen operator pelabuhan serta meningkatkan investasi di kawasan industri Batang," kata Dubes Heri.
SWF merupakan badan pengelola dana investasi yang bertujuan menampung seluruh investasi asing di Indonesia. Pembentukan badan itu merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan presiden pada tahun ini. Rencananya, sovereign wealth fund di Indonesia akan diberi nama Nusantara Investment Authority/Otoritas Investasi Nusantara (NIA).
Selama berkunjung ke Jepang, Luhut dan Erick bertemu dengan penasihat perdana menteri Jepang, Hiroto Izumi, di kantor perdana menteri Jepang, hari in (3/12). Dalam pertemuan itu, Izumi didampingi oleh Gubernur Japan Bank of International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia -- yang baru saja ditunjuk -- Kenji Kanasugi.
"Tujuan saya dan Menteri Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang meningkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Omnibus (Cipta Kerja, red). Nusantara Investment Authority akan memberi fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional," terang Luhut sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulis Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo.
Baca juga: Luhut: Aturan SWF rampung bulan depan, Januari 2021 mulai beroperasi
Baca juga: Luhut proyeksi SWF himpun dana hingga 100 miliar dolar dalam dua tahun
Dalam pernyataan yang sama, Erick menyampaikan Pemerintah Indonesia berharap SWF dapat jadi mitra bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor-sektor prioritas, misalnya pembangunan jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan.
"Kita juga ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya (lewat SWF, red)," tambah Erick sebagaimana dikutip dari rilis KBRI Tokyo.
Tidak hanya menemui penasihat PM, menko dan menteri BUMN Indonesia juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokratik Jepang (LDP) untuk Majelis Tinggi, Hiroshige Seko. Pertemuan itu antara lain membicarakan pentingnya dukungan investasi pemerintah dan sektor swasta Jepang ke badan pengelola investasi (SWF) di Indonesia.
Dua menteri itu juga menemui beberapa pimpinan perusahaan di Jepang, di antaranya Mitsui&Co, Mitsubishi Corp, Sojitz, Nippon Steel dan Hanwa.
SWF Indonesia atau NIA rencananya akan mulai beroperasi pada Januari 2021. Pemerintah telah menyampaikan kesiapan untuk menyuntikkan Rp75 triliun sebagai modal awal pembentukan badan pengelola investasi asing di tanah air.
Luhut dan Erick dijadwalkan masih akan di Jepang sampai 5 Desember 2020 untuk menemui menteri ekonomi Jepang, gubernur JBIC, dan perwakilan sejumlah badan pengelola dana pensiun di Jepang, demikian informasi dari KBRI Tokyo.
Baca juga: Menteri BUMN pastikan pengelolaan SWF transparan dan akuntabel
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2020
