Indonesia mendorong UNESCO untuk memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai momentum dalam mempercepat pencapaian SDG khususnya di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Dubes RI/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir, Minggu pada sesi Pleno, Sidang ke-210 Dewan Eksekutif UNESCO, yang dilakukan secara virtual.
Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-210, dipimpin Agapito Mba Mokuy, dari Equatorial Guinea, dan berlangsung hingga 10 Desember mendatang.
Baca juga: APCE UNESCO: Pandemi COVID-19 menambah tantangan pengelolaan banjir
Pada pertemuan tersebut, terlihat kekhawatiran dari negara-negara anggota UNESCO mengenai dampak negatif dari pandemi, yang masih terjadi hingga saat ini.
Pandemi COVID-19 dikhawatirkan dapat memperlebar inequality khususnya di bidang pendidikan. Namun demikian, Indonesia optimis bahwa hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai langkah kolektif yang telah dilakukan oleh berbagai negara dan melalui kerja sama internasional.
Dalam hal ini, Dubes menyampaikan langkah konkret yang dilakukan Indonesia dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di antaranya dengan membagikan kuota internet secara gratis kepada pelajar, guru dan orang tua untuk menjamin terlaksananya program pembelajaran jarak jauh.
Selain itu, Indonesia juga menyiapkan kurikulum ‘darurat’ yang dapat digunakan secara mudah oleh pelajar dan orang tua, untuk melakukan pembelajaran di rumah.
Baca juga: Hadapi COVID-19, Indonesia dorong UNESCO prioritaskan pendidikan
Indonesia juga mendorong UNESCO untuk memanfaatkan krisis yang tengah terjadi, sebagai momentum untuk mencapai SDG.
“Berbagai agenda yang ditangani oleh UNESCO seperti future education, artificial intelligence for education, open science dan big data dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk memitigasi dampak pandemi, namun juga mendorong percepatan pencapaian SDGs 2030,” ujar Dubes Tata.
Selain itu, dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua kelompok Asia-Pasifik, Dubes menyampaikan pernyataan bersama negara Asia-Pasifik UNESCO.
Kelompok Asia Pasifik UNESCO, merupakan kelompok regional UNESCO yang mewakili 2/3 penduduk dunia.
Dikatakannya negara-negara Asia-Pasifik, menekankan pentingnya peran UNESCO dalam mencapai ‘SDG 4 – Pendidikan Berkualitas’. Kelompok negara Asia Pasifik akan terus mendukung upaya UNESCO dalam memastikan inklusifitas dan kesetaraan di bidang pendidikan.
Baca juga: UNESCO: perbedaan sosial dan digital ancaman sektor pendidikan
Sementara itu Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, menyampaikan terganggunya proses pendidikan yang diakibatkan COVID-19 lebih berbahaya bagi para pelajar dibandingkan virus itu sendiri.
Tercatat setidaknya 20 persen dari pelajar dunia terkena dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, UNESCO berupaya menjamin keberlangsungan pendanaan untuk bantuan di bidang Pendidikan melalui berbagai kegiatan di antaranya Global Education Meetingpada Oktober lalu.
Selain membahas mengenai dampak COVID-19 dan upaya pencapaian SDGs, pertemuan Dewan Eksekutif juga membahas mengenai penyusunan Medium Term Strategy serta Program dan Anggaran UNESCO untuk periode 2022-2029.
Sebagai lembaga pemerintahan tertinggi di UNESCO, Dewan Eksekutif memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan program kerja UNESCO. Sidang tersebut merupakan pertemuan reguler Dewan Eksekutif UNESCO pertama dilakukan secara virtual.
Pertemuan Dewan Eksekutif tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan secara fisik pada tanggal 20 – 27 Januari 2021 untuk membahas berbagai agenda sensitif yang membutuhkan proses negosiasi. Sejumlah 58 negara anggota Dewan Eksekutif dan negara observer lainnya hadir pada pertemuan tersebut.
Baca juga: Mendikbud dorong insan pendidikan jadikan pandemi laboratorium bersama
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
