Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri akan terus bergerak untuk mendukung ketersediaan vaksin COVID-19.Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin
"Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama, meratakan akses, meratakan jalan dan mengatasi berbagai kendala yang muncul," kata Retno dalam konferensi pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional virtual diikuti di Jakarta, Senin.
Retno menyampaikan hal tersebut menyusul datangnya 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac ke Indonesia pada Minggu (6/12) malam.
Baca juga: Pemerintah hanya sediakan vaksin aman sesuai rekomendasi WHO
"Pada Agustus 2020, bersama Menteri BUMN, saya ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin termasuk dengan Sinopharm dan Sinovac, di bulan Oktober tugas serupa saya jalankan, termasuk menjajaki kerja sama dengan AstraZeneca dan kerja sama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility," tambah Retno.
COVAX Facility adalah program bersama untuk mendukung akses penanggulangan COVID-19 melalui kolaborasi mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin COVID-19.
Baca juga: Setelah Sinovac, Indonesia incar pengadaan vaksin COVAX pada 2021
Pengelola kerja sama tersebut adalah GAVI, WHO, Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) yang terdiri dari 171 negara dengan targetnya menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir 2021 dan estimasi investasinya mencapai 38 miliar dolar AS
"Untuk kerja sama dengan Sinovac koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT terutama dengan "state consular" Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi," tambah Retno.
Dalam 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT bahkan sudah tidak dilakukan "day by day" tetapi dilakukan "hour by hour".
Baca juga: Menkes pastikan fisik vaksin COVID-19 dan rantai dingin aman
"Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerja sama yang baik selama ini," ungkap Retno.
Retno menilai peran KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac juga sangat vital.
"Dalam pengiriman vaksin Sinovac tersebut semua prosedur baik di Indonesia maupun di RRT dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku. Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya termasuk dalam bentuk 'bulk vaccine' atau vaksin dalam bentuk curah," jelas Retno.
Menurut rencana, pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba pada awal Januari 2021.
Baca juga: Vaksin Sinovac disimpan di Bio Farma Bandung
"Selain kerja sama bilateral, saat ini bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kemenlu terus berkomunikasi dengan Genewa untuk pengadaan vaksin multilateral sebagaimana diketahui Indonesia termasuk dari 92 negara Covax AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20 persen dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX facility," ungkap Retno.
AMC adalah perjanjian yang mengikat secara hukum terkait subsidi vaksin dengan harga tertentu untuk penyediaan vaksin yang belum diproduksi di negara berkembang. Dengan AMC, Indonesia juga akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme ODA (Official Development Assistance) maupun co-financing.
"Terdapat beberapa persiapan teknis dan administratif yang harus dilakukan sekali lagi terutama oleh Kemenkes dan Kemenkeu. Salah satu proses yang harus dilalui adalah 'vaccine request form' kepada COVAX facility, pengiriman sudah dilakukan hari ini 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan, terima kasih pak menteri kesehatan," tambah Retno.
Retno menegaskan diplomasi Indonesia akan terus mengawal ikhtiar lain agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi.
Baca juga: 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Indonesia
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
