Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dipercepat satu dekade merupakan bagian dari upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 dan dinamika dunia digital.Untuk menjangkau sebaran penduduk yang begitu luas tentu deployment infrastruktur telekomunikasi dan informatika bukan pekerjaan yang gampang
"Maju satu dekade untuk mendukung transformasi digital Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan perkembangan digital," ujar Johnny dalam konferensi pers usai Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-63 Tahun 2020 di Econvention Ancol, Jakarta, Minggu.
Menurut Johnny, saat ini Kementerian Kominfo tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terjangkau jaringan 4G.
"Pada akhir Tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.218 desa dan kelurahan seluruhnya sudah bisa terjangkau sinyal 4G," kata Johnny.
Baca juga: Konektivitas hingga efisiensi layanan jadi perhatian pemerintah
Johnny juga mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat terjadi atas dukungan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan keputusan politik yang kuat. Upaya menyelesaikan daerah blankspot tersebut dibiayai melalui bauran pembiayaan atau blended financing.
"Dengan begitu, percepatan pembangunan maju lebih cepat yakni 10 tahun," kata Johnny.
Johnny berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan seluruh elemen bangsa, pada akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang berjumlah 83.218 sudah bisa terjangkau sinyal 4G.
"Ada 3.435 desa dan kelurahan yang berada di wilayah non-3T, para pimpinan operator seluler telah berkomitmen secara simultan untuk menyelesaikan pembangunan atau menghadirkan sinyal di wilayah non-3T tadi selambat-lambatnya pada tahun 2022 juga, sehingga sisanya 9.113 desa dan kelurahan akan dibangun oleh Kominfo," jelas Johnny.
Baca juga: Kominfo tingkatkan literasi digital soal telemedisin
Tak gampang
Dengan luas wilayah nasional Indonesia yang 7,8 juta km persegi, 1,9 juta km persegi di antaranya daratan dengan 17.500 pulau, kemudian 3,25 juta km persegi wilayah perairan dan 2,55 juta masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, maka pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri.
"Untuk menjangkau sebaran penduduk yang begitu luas tentu deployment infrastruktur telekomunikasi dan informatika bukan pekerjaan yang gampang," ujar Johnny.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun berbagai infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Johnny mengatakan pihaknya mulai dari membangun 348 ribu kilometer fiber optik backbone broadband di daratan sepanjang 226 ribu KM dan di dasar laut 123 ribu KM.
Baca juga: Tiga langkah Kominfo pastikan Satelit Satria meluncur
"Itu belum cukup, ternyata kita masih harus membangun tambah lagi dari sisi hulu. Kita saat ini menggunakan 9 satelit telekomunikasi di antaranya 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing yang kita sewa, dan kita akan meletakkan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 GB per second di 146 bujur timur slot orbit kita, jelas Johnny.
Menteri Kominfo berharap Satelit Multifungsi Republik Indonesia atau SATRIA itu pada kuartal ke-IV tahun 2023 nanti sudah bisa digunakan.
"Kebutuhan itu saja belum cukup, kalau dilihat dari sisi hilir ternyata masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang blankspot, yang belum ada sinyalnya yang kalau dilakukan secara biasa-biasa saja membutuhkan waktu setidaknya baru bisa diselesaikan tahun 2032," katanya.
Baca juga: Menkominfo: Spektrum hingga kebijakan dorong akselerasi 5G
Dukung layanan publik
Tidak hanya itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan perkembangan digital untuk kebutuhan telemedicine, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga akan menyelesaikan akses internet di sekitar 3.126 fasilitas layanan kesehatan dari total sekitar 13.011 fasilitas layanan kesehatan.
"Kementerian Kominfo melakukan akselerasi pembangunannya dengan memanfaatkan satelit yang tersedia dalam kurun waktu satu kuartal dari bulan Oktober, November dan Desember ini 3.126 puskesmas yang belum ada WiFi disediakan. Dengan demikian di awal tahun 2021 seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia sudah bisa dilayani dengan akses WiFi, sehingga telemedicine bisa dilakukan dengan baik," ujar Johnny.
Dengan adanya Satelit SATRIA-1 pada tahun 2003 nanti diharapkan ada 93.900 sekolah akan dilayani melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit. Kemudian, akses internet sisanya akan digunakan untuk pelayanan pemerintah, baik pemerintahan desa, Kamtibmas dan kebutuhan kemasyarakatan lainnya.
Menurut Johnny, dalam Roadmap Kementerian Kominfo, untuk penyediaan bandwidth dan peningkatan layanan kecepatan, Kementerian Kominfo akan menambah kapasitas satelit.
"Untuk itu Indonesia sampai dengan tahun 2030 setidaknya membutuhkan 0,9 atau hampir 1 terabyte per second kapasitas satelit. Untuk satelit SATRIA-1 nanti diproduksi oleh Thales Perancis dan roket peluncur yang akan mengantar satelit ini ke orbit buatan Space X Falcon-9," kata Johnny.
Baca juga: Hari Nusantara jadi momentum akselerasi transformasi digital
Baca juga: Ibu kota negara jadi kandidat penerapan 5G di Indonesia
Pewarta: Maria Cicilia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2020
