Uni Eropa (EU) menyiapkan program pendampingan bagi pemerintah dan pelaku bisnis di Maluku dalam rangka standardisasi produk perikanan dan pala untuk dapat masuk ke pasar di kawasan EU, utamanya setelah Indonesia dan EU menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (I-EU CEPA).Sarana transportasi dalam program kami sudah hampir 85 persen selesai dibangun, baik pada pembangunan jalan dan jembatan maupun di bidang pelabuhan penyeberangan, dan ditargetkan rampung dikerjakan 100 persen pada 2022
Duta Besar EU untuk Indonesia Vincent Piket, dalam pertemuan bisnis EU dan Provinsi Maluku secara virtual pada Senin (14/12), mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya agar I-EU CEPA memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan secara khusus bagi Maluku yang memiliki komoditas unggulan berupa hasil laut dan rempah pala.
"Kami melaksanakan program spesifik dengan memberikan pendampingan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan juga perusahaan, contohnya untuk meningkatkan standar kebersihan di perusahaan, khususnya bagi produk perikanan dan pala," kata Duta Besar Piket.
Baca juga: Tolak diskriminasi sawit, Indonesia minta itikad baik EU
Baca juga: EU hibahkan 15 juta euro untuk Indonesia lewat ARISE+
"Program ini termasuk pelatihan, langkah-langkah pengujian, dan sampling untuk produk perikanan agar sesuai dengan pengujian dan standar Uni Eropa. [...] Untuk pala, pelatihan juga akan disediakan dalam hal pengujian dan sampling untuk laboratorium Kementerian Pertanian," kata Piket menambahkan.
Dalam pertemuan yang sama, Gubernur Maluku Murad Ismail juga menyatakan pemerintahannya mendorong produksi dan perdagangan sektor perikanan dan pertanian Maluku, bersama dengan sektor pariwisata dan pertambangan, mengingat saat ini potensi besar belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Potensi produksi perikanan mencapai 1,72 juta ton per tahun, dan baru mampu dimanfaatkan sebesar 36 persen, atau 568 ribu ton, sedangkan produksi nasional sebesar 6,5 juta ton per tahun," ujar Murad.
Lebih lanjut, Murad memaparkan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan otoritas kabupaten/kota di Maluku tengah berupaya meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi wilayah itu demi menaikkan iklim investasi di sana.
"Sarana transportasi dalam program kami sudah hampir 85 persen selesai dibangun, baik pada pembangunan jalan dan jembatan maupun di bidang pelabuhan penyeberangan, dan ditargetkan rampung dikerjakan 100 persen pada 2022," kata Murad.
Sementara pada bidang transportasi udara, kata dia menambahkan, dari 11 wilayah administrasi kabupaten/kota di Maluku, sembilan di antara sudah memiliki bandara sendiri dan dua yang lain dapat menjangkau bandara di daerah tetangganya.
Baca juga: Maluku tawarkan investasi telekomunikasi kepada Uni Eropa lewat CEPA
Baca juga: Perundingan Indonesia-EU CEPA tetap berlangsung di tengah pandemi
Pewarta: Suwanti
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
