Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kemiskinan di Provinsi Riau, yang terus meningkat, dapat diatasi dengan memperbanyak kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi umat.
“Kemiskinan yang dihadapi di Riau ini juga menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian untuk kita tanggulangi melalui upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat,” kata Wapres Ma’ruf saat berdialog dengan pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau secara virtual dari Jakarta, Selasa.
Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat tersebut, Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan institusi yang bertugas mengkoordinasi kegiatan tersebut.
Baca juga: Wapres harapkan insan pers hadirkan jurnalisme harapan
“Sebenarnya kelembagaannya sudah ada, sudah disiapkan. Dan dana, baik untuk bansos maupun untuk pemberdayaan, juga sudah disiapkan untuk APBN Tahun 2021,” kata Ma’ruf.
Wapres menjelaskan penanggulangan kemiskinan di daerah menjadi perhatian Pemerintah, termasuk yang terjadi di Provinsi Riau.
“Tentang kemiskinan ini, sudah menjadi program Pemerintah untuk kita menanggulangi kemiskinan ini,” tukasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah, lanjut Wapres, ialah dengan memberikan bantuan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat hingga untuk pelaku usaha kecil.
“Pemberian bantuan sosial yaitu melalui bansos pendidikan, bansos kesehatan, bansos sembilan bahan pokok (sembako); bahkan di masa pandemi ini ada bansos untuk usaha-usaha kecil atau bansos produktif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Sri Al-Azhar menyampaikan secara umum kondisi yang terjadi di Provinsi Riau, salah satunya mengenai angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi.
Al-Azhar juga mengatakan bahwa organisasinya akan mendukung program pemberdayaan ekonomi umat yang dicanangkan Pemerintah.
“Adat Melayu Riau itu bersepati atau menyatu dengan Islam. Oleh karena itu, dorongan Wapres agar Indonesia mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari perwujudan peradaban yang Islami, adalah sesuatu yang amat bersesuaian dengan adat kami, adat melayu Riau,” katanya.
Al-Azhar juga menyampaikan beberapa masalah di Provinsi Riau terkait investasi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Dia berharap Pemerintah pusat lebih banyak membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat melayu Riau.
“Penggalakan investasi sumber daya alam di Riau belumlah terwujud. Kita berharap lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Adat Melayu Riau agar masyarakat kami bisa mengejar ketertinggalannya,” ujarnya.
Turut mengikuti audiensi virtual tersebut ialah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rashid dan jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu Riau.
Sementara Wapres dalam audiensi tersebut didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.
Baca juga: Wapres: Perluas "fintech" syariah untuk inklusi keuangan syariah
Baca juga: Wapres dorong digitalisasi ekonomi-keuangan syariah
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
