Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, Tatang Hernas Soerawidjaja mengungkapkan di sisi lain, Indonesia kekurangan bahan baku BBM sehingga inovasi biofuel sangat dibutuhkan untuk mengatasi defisit pasokan minyak bumi.
"Biodisel ini bakar terbarukan dan memanfaatkan bahan mentah lokal," ujar Tatang di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, bahan baku biodisel tidak mesti bertumpu dari sawit melainkan dari bahan baku tanaman lain seperti pongan, nyamplung, dan kelor.
Baca juga: Guru besar: Program prioritas, B30 harus dilanjutkan
Oleh karena itu Tatang menilai masa depan biodisel masih cerah asalkan mutunya makin ideal.
“Kecuali bangsa Indonesianya tidak inovatif, dengan mengatakan biodiesel tidak ada masa depannya,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah akan menjamin kualitas biodisel dari mulai proses, pencampuran di lapangan hingga ke tangan konsumen terjaga dengan baik.
“Kementerian ESDM akan mulai mengintroduksi prinsip keberlanjutan,” katanya dalam Dialog Webinar bertemakan “Masa Depan Biodiesel Indonesia: Bincang Pakar Multi Perspektif”.
Baca juga: Airlangga sebut implementasi biodisel atasi defisit neraca perdagangan
Menuriut dia Program mandatori biodisel telah berjalan sesuai target sehingga dapat berkontribusi positif bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan.
Dalam jangka panjang, program biodiesel akan terus berlanjut sesuai road map pemerintah.
“Pemanfaatan produk dan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi berkontribusi bagi pencapaian target bauran energi terbarukan. Selain itu, dapat meningkatkan ketahanan energi berbasiskan sumber daya alam di dalam negeri," katanya.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan indeks ketahanan energi Indonesia mencapai 6,57 atau dikategorikan baik karena pasokan energi terbarukan cukup melimpah salah satunya dari biodisel.
Program mandatori biodisel mengurangi konsumsi solar sekitar sekitar 7,2 juta KL pada 2019 serta menghemat devisa sebesar 2 miliar dolarcAS atau Rp28 triliun.
“Tahun ini program B30 diproyeksikan menghemat devisa sebesar 8 miliar dolar AS,” ujarnya.
Peneliti INDEF Fadhil Hasan, menambahkan program mandatori biodiesel telah membawa manfaat bagi perekonomian nasional dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Untuk itu, tambahnya, penyesuaian tarif pungutan ekspor sangat penting dijalankan (PE). .
Dikatakannya, dalam menjaga keberlangsungan program B30 pemerintah meningkatkan penerimaan BPDPKS melalui sistem pungutan ekspor progresif.
Hal ini perlu diapresiasi karena bisa menambah tambahan penerimaan sekitar Rp28,1 triliun dari total Rp45,52 triliun
.
Pewarta: Subagyo
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
