Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian membanggakan setelah dua tahun mengetuai tiga Komite di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), demikian disampaikan dalam keterangan tertulis PTRI New York yang diterima di Jakarta, Jumat (18/12).Upaya Indonesia selama ini selalu mengacu pada tujuan utama komite yaitu mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi,
Pada pertemuan virtual DK PBB pada Rabu (16/12), Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, menyampaikan keberhasilan tiga Komite DK PBB dalam memerangi terorisme dan pencegahan akses senjata pemusnah massal bagi entitas nonpemerintah.
Sejak 1 Januari 2019, Dubes Trian mengetuai Komite 1267 mengenai ISIL/Da’esh - Al Qaeda; Komite 1988 tentang Taliban; dan Komite 1540 terkait nonproliferasi senjata pemusnah massal.
Baca juga: Diinisiasi Indonesia, PBB sahkan resolusi untuk lindungi pelaut
Baca juga: Indonesia perkuat kerja sama mitigasi pandemi melalui forum PBB
Komite 1267 di bawah kepemimpinan Indonesia mencatatkan rekor baru dalam pemutakhiran data daftar sanksi. Jumlah tanggapan dari negara yang memberikan informasi kepada Komite pada periode 2019-2020 merupakan jumlah terbanyak selama sejarah berdirinya komite sanksi itu.
Selanjutnya, prestasi Indonesia sebagai Ketua Komite 1988 tercermin dari keberhasilan memfasilitasi tercapainya konsensus terkait pemberian izin pembebasan perjalanan (travel exemption) untuk sejumlah nama yang akan berpartisipasi pada proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan.
"Upaya Indonesia selama ini selalu mengacu pada tujuan utama komite yaitu mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi," ujar Dubes Trian.
Dia menambahkan bahwa Indonesia juga mengukir prestasi sebagai Ketua Komite 1540 mengenai nonproliferasi, karena telah berhasil mendorong kesatuan pandangan dalam mempersiapkan proses ulasan komprehensif Resolusi 1540 yang akan dilaksanakan pada 2021.
Ulasan komprehensif itu diharapkan dapat lebih efektif mencegah aksi teroris memperoleh senjata pemusnah masal. Selain itu, Indonesia juga berhasil mendorong peningkatan penyampaian laporan “nonproliferasi” negara-negara.
Pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Indonesia. Namun, Komite 1267 berhasil menjadi komite DK PBB pertama yang mengadakan pertemuan secara virtual, sementara Komite 1540 merupakan komite pertama yang mengadakan pertemuan secara langsung di Markas Besar PBB dengan protokol kesehatan yang ketat.
Seluruh anggota DK PBB menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia di ketiga Komite yang telah memberikan kontribusi positif, dan memastikan komite tetap dapat menjalankan mandat di tengah pandemi COVID-19.
Dipilihnya Indonesia untuk memimpin tiga badan subsider DK PBB itu menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas dan kepemimpinan Indonesia dalam isu pemberantasan terorisme.
Di bawah keketuaan Indonesia, ketiga komite selalu mengambil keputusan secara konsensus dengan prinsip transparansi, profesionalitas serta imparsialitas.
"Rekam jejak diplomasi Indonesia sebagai bridge-builder dan consensus-maker di berbagai isu menjadi modal utama diperolehnya kepercayaan dari masyarakat internasional. Hal ini merupakan hasil konkret atas upaya aktif Indonesia yang selalu mencari konsensus dan jalan tengah untuk menjembatani perbedaan," kata Dubes Trian.
Baca juga: PBB sahkan lima resolusi gagasan Indonesia dalam dua tahun terakhir
Baca juga: Indonesia prakarsai Resolusi PBB tentang ketahanan kesehatan global
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
