"Guna mencapai herd immunity, 70 persen populasi rakyat Indonesia harus berhasil divaksinasi COVID-19. Sebagai langkah awal, pemerintah menyasar kelompok warga berusia 18-59 tahun," kata Bambang di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Makkasau, Makassar, Sulsel, Sabtu.
Dia menyebutkan, target pemerintah memastikan 160 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19 dengan status emergency use authorization (izin penggunaan darurat).
Baca juga: Jokowi pertama penerima vaksin COVID-19, La Nyalla: Teladan yang baik
Menurut dia, vaksinasi akan dimulai pada Januari 2021. Setiap orang mendapatkan dua kali suntik vaksin dengan jeda waktu 14 hari. Kementerian Kesehatan sebagai leading sector harus menyiapkan strategi dan langkah vaksinasi agar bisa tepat waktu dan sasaran.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, keberadaan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat di setiap kecamatan, harus dimaksimalkan untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19.
Ketua MPR RI ini menjelaskan, berdasarkan data terakhir Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan diketahui, jumlah Puskesmas di 34 provinsi di Indonesia mencapai 9.993 unit. Seluruh puskesmas itu akan mendapatkan "cold chain" atau penyimpanan vaksin COVID-19.
“Indonesia memiliki pengalaman sukses menyelenggarakan vaksinasi Polio dan DTP (difteri, tetanus, pertusis). Kesuksesan tersebut menjadi modal besar untuk mengulangi kesuksesan vaksinasi COVID-19. Dengan syarat, seluruh pihak harus bergotong-royong,” katanya.
Baca juga: Mewujudkan persepsi positif negara dari sukses vaksinasi
Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran mencapai Rp60,5 triliun untuk penanganan dan pengadaan vaksin COVID-19 pada 2021, dengan rincian antara lain, Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19 dan sekitar Rp 3,7 triliun untuk vaksinasi.
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020