"Demokrasi tidak hanya sedang mengalami kemunduran (setback), tetapi mengalami pembusukan (decaying), dan jika tidak segera dilakukan intervensi akan menuju sekarat (dying)," ujarnya.
Hal itu disampaikan Ari saat diskusi daring "Catatan Politik Akhir Tahun, Pagebluk Demokrasi: Oligarki, Dinasti, Korupsi, dan Politik Pandemi", Senin.
Menurut dia, demokrasi sejatinya adalah perjalanan, bukan tujuan, dan demokrasi selalu berjalan mencari bentuk baru yang lebih baik dan akomodatif.
Baca juga: Akademisi: Partisipasi pemilu-pilkada minus kualitas suara
Baca juga: Hampir 100 negara optimis demokrasi sistem terbaik hadapi pandemi
Baca juga: Menlu RI tegaskan penanganan pandemi tidak lemahkan demokrasi
Namun, Ari menyebutkan bahwa politik di Indonesia saat ini mengarah kepada neo-Orde Baru yang disebabkan berbagai persoalan yang jelas mempengaruhi demokrasi, termasuk munculnya neo-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Neo-KKN itu berupa oligarki, dinasti politik, korupsi, korupsi politik, dan korupsi kebijakan yang justru muncul setelah 22 tahun perjalanan reformasi.
Munculnya neo-KKN, kata dia, merupakan salah satu gejala yang buruk dalam demokrasi, terutama dalam perjalanan demokrasi di Indonesia sejak reformasi 1998 hingga sekarang.
Ia mengatakan demokrasi juga menghadapi problem desentralisasi dengan gejala menuju sentralisasi baru, ditambah kendaraan demokrasi ibarat dijalankan dengan "ban kempis".
"Ban kempis itu karena ada pelemahan fungsi kontrol karena dominasi partai pendukung, melemahnya ruang kontrol dari masyarakat sipil, dan peran oposisi di parlemen tidak optimal," katanya.
Selain itu, Ari mengatakan demokrasi hanya dipakai sebagai instrumen yang lebih mementingkan prosedural yang terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Partai politik justru menjadi pasar politik daripada sebagai rumah politik bagi masyarakat," katanya.
Karena itu, Ari mengharapkan segera dilakukan vaksinasi terhadap demokrasi agar tidak sekarat, yakni dengan vaksin politik dan vaksin hukum.
"Vaksin politik, perlu lakukan reformasi politik, reformasi parpol. Vaksin hukum, dulu Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin pernah menjanjikan Badan Legislasi Nasional. Harusnya, omnibus law juga lewat badan itu," tegas Ari.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
