Sehingga diharapkan saat proses vaksinasi dilakukan, tidak menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat di Tanah Air.
“Saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan, agar dapat meyakinkan rakyat bahwa vaksin COVID-19 ini betul-betul aman dan halal ketika digunakan (disuntik) nantinya,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Senin.
Menurutnya, saat ini masih terdapat berbagai sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, terkait upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Baca juga: PDIB: tetap lakukan protokol kesehatan setelah diberi vaksin COVID-19
Baca juga: Pemerintah kantongi Rp54,44 triliun anggaran vaksinasi COVID-19 gratis
Bentuk pro kontra tersebut yakni masih banyaknya silang pendapat para ahli kesehatan termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama di Tanah Air, yang menyikapi rencana vaksinasi tersebut.
Guna menghindari konflik dan gejolak di masyarakat yang dikhawatirkan akan timbul di kemudian hari, ia menyarankan kepada pemerintah pusat agar betul-betul dapat meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia bahwa vaksin COVID-19 aman bagi kesehatan.
Menurut Ramli MS, apabila pemerintah tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman, maka hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dikhawatirkan akan menjadi konflik baru di tengah-tengah masyarakat.
Namun, apabila pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan bahwa vaksin tersebut benar-benar aman dan halal ketika digunakan, maka hal tersebut tidak akan lagi menjadi polemik di masyarakat, kata Ramli MS menegaskan.
Ramli MS menegaskan dirinya tetap mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Tanah Air, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi secara nasional dapat segera diwujudkan.
“Kalau kami sebagai pemerintah di daerah, masalah vaksinasi ini tergantung kesimpulan dari pemerintah pusat. Kita berharap polemik di masyarakat terkait penolakan vaksin ini sebaiknya diatasi terlebih dahulu, sehingga tidak berimbas kepada pemerintah termasuk kami di daerah,” katanya.
Namun, apabila semua masyarakat sudah dapat menerima dan menyatakan siap menjalani vaksin, ia menyatakan Pemkab Aceh Barat tetap akan menjalankan sepenuhnya program vaksinasi tersebut, demikian Ramli MS.*
Baca juga: Ekonomi RI 2021 bisa 5 persen jika 50 persen masyarakat sudah divaksin
Baca juga: MPR: Perhatikan keamanan dan efektifitas vaksin COVID-19
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
