"Tak ada gunanya jika kita tidak menerapkannya, jadi Anda tidak boleh masuk ke dalam negara ini kecuali menggunakan sistem itu," kata menteri transformasi digital Takuya Hirai, seperti dikutip dari Kyodo.
Hirai mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan pengembangan sistem pemantauan oleh Olimpiadi dan Paralimpiade Tokyo yang ditunda hingga musim panas mendatang.
Tanpa memberikan detail lebih jelas, dia mengatakan sistem itu akan berfungsi dengan menggunakan teknologi global positioning system (GPS).
Komentarnya dilontarkan sehari setelah Jepang mengatakan akan melarang warga negara asing (WNA) masuk setelah varian baru COVID-19 pada kedatangan penumpang dari Inggris ditemukan di negara tersebut.
Larangan itu efektif berlaku pada 28 Desember 2020 dan akan terus berlanjut sampai Januari 2021 .Warga Jepang dan penduduk berkebangsaan asing tetap diperbolehkan masuk asalkan mereka dapat menunjukkan bukti tes negatif COVID-19 yang dikeluarkan tidak lebih dari 72 jam sebelum keberangkatan.
Seluruh pendatang wajib menjalani karantina selama dua minggu setelah mendarat di Jepang, terang pemerintah.
Jepang melaporkan kasus varian baru COVID-19 pertamanya, Jumat (25/12). Kasus pertama itu ditemukan pada beberapa penumpang pesawat yang datang dari Inggris.
Baca juga: Pandemi tak surutkan niat staycation sambut tahun baru di hotel
Baca juga: Enam kota favorit destinasi liburan akhir tahun
Baca juga: Jepang habiskan 3,7 miliar dolar AS untuk dukung kampanye perjalanan
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2020
