Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.Jadi dengan luasan 1 hektare, bisa membuka lapangan kerja minimal 600 orang
"Dalam hal membuka lapangan kerja, sektor perumahan memberikan dampak yang besar. Dengan luas lahan 1 hektare atau 10.000 meter persegi untuk pembangunan perumahan, jika sekitar 60 persen untuk pembangunan rumah yakni 6.000 meter persegi dengan luas tanah masing-masing rumah sebesar 100 meter persegi, maka akan ada 60 rumah. Dalam membangun satu rumah saja bisa menggerakkan 10 orang pekerja, jadi dengan luasan 1 hektare bisa membuka lapangan kerja minimal 600 orang. Jadi, betapa pentingnya menggerakkan sektor properti ini," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wapres harap sektor perumahan dorong percepatan PEN
Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang salah satunya adalah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Hingga tahun 2024, ditargetkan sebanyak 70 persen masyarakat telah memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau," kata Menteri Basuki.
Menindaklanjuti hal tersebut, dalam Rencana Strategis PUPR 2020-2024, ditargetkan tersedianya 5 juta unit rumah yang terdiri atas subsidi perumahan baik itu FLPP/SSB/SBUM itu 900 ribu unit, BP2BT 100 ribu unit, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) akan mulai operasi 2021 sebesar 500 ribu unit, melalui SMF 50 ribu unit, serta kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah (pemda), swasta, dan masyarakat sebesar 3,45 juta unit.
Selanjutnya dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015, Menteri Basuki mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,1 triliun di Direktorat Jenderal Perumahan. Jumlah alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan alokasi pada 2020 sebagaimana tercatat dalam sistem e-monitoring sebesar Rp7,9 triliun.
"Alokasi Ditjen Perumahan tahun 2021 tersebut untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 8.283 unit, rumah swadaya atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dikerjakan dengan skema padat karya untuk 114.900 unit, rumah khusus sebanyak 2.423 unit, dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan umum sebanyak 40.000 unit,, dan sisanya Rp 410 miliar untuk dukungan manajemen, pengaturan dan pengawasan," kata Menteri PUPR.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri.
"Produk lokal ini tidak hanya untuk perumahan, tetapi untuk semua infrastruktur PUPR. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, jika tahun-tahun sebelumnya memprioritaskan produk dalam negeri, di tahun 2021 catatannya tidak boleh impor karena kita ingin menambah lapangan kerja. Kalau terpaksa belum bisa diproduksi di dalam negeri, minimal pabriknya harus ada di dalam negeri jika ingin dibeli APBN," kata Menteri PUPR.
Baca juga: Atasi backlog 12 juta, DPD minta pemerintah percepat pembangunan rumah
Baca juga: Pengembang properti diminta bantu pemulihan ekonomi nasional
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
