Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengutus para senator (wakil rakyat) di Komite III dan IV DPD RI untuk memastikan pemberian kebijakan vaksin COVID-19 secara gratis dan merata.Ini menandakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo serius membangun ketahanan nasional di sektor kesehatan.
"Komite III DPD RI akan melakukan pembahasan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional terkait dengan program vaksinasi," kata Nono Sampono dalam Sidang Paripurna VII DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Komite IV akan melakukan pembahasan mengenai alokasi anggaran kesehatan agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
Para senator lain juga diminta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah pemilihan masing-masing dan memastikan pemberian vaksin sesuai dengan target.
Baca juga: DPR: Vaksin gratis bentuk pemerintah hadir untuk rakyat
"Pimpinan mengharapkan kepada seluruh senator dapat mengawasi program pemberian vaksin tersebut di daerah pemilihannya masing-masing agar dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan," kata Nono.
Nono mengatakan bahwa kebijakan pemberian vaksin secara gratis merupakan bukti pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Ini menandakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo serius membangun ketahanan nasional di sektor kesehatan. Hal itu ditandai dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat jaminan kesehatan," kata Nono.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan dihadiri Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B. Najamudin, Nono mengagendakan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan, salah satunya adalah anggota DPD RI dari Kalimantan Utara Fernando Sinaga.
Baca juga: BPKN apresiasi pemerintah gratiskan vaksin COVID-19
Nono mengatakan bahwa pandemi COVID-19 makin memberatkan kehidupan masyarakat dan sektor usaha di daerah. Pandemi yang belum tahu kapan berakhir dikhawatirkan akan memunculkan peningkatan angka kemiskinan di tengah masyarakat.
Ia memandang perlu mengantisipasi lonjakan kemiskinan akibat pandemi yang tidak sebanding dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah.
"Perlu penyerdehanaan penyaluran bantuan sosial yang diimbangi dengan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah," kata Nono.
DPD RI juga mengucapkan selamat kepada menteri dan wakil menteri yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020.
Menteri dan wakil menteri yang menjabat diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
"Kami juga mengharapkan dengan reshuffle kabinet ini dapat segera menyiapkan strategi baru dan solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan daerah," kata Nono.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
