Informasi utuh dan komprehensif tantangan vaksinasi COVID-19

6 Januari 2021 16:48 WIB

Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri. ANTARA/Dokumen

Apalagi saat ini persetujuan penggunaan vaksin pada masa darurat Emergency Use Authorization (EUA) dari (BPOM dan MUI terkait vaksin belum keluar.

Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri mengatakan pemberian pemahaman dan informasi yang utuh serta komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 adalah tantangan besar.

"Dari pengalaman di lapangan, tantangan terbesar adalah memberikan pemahaman dan informasi yang utuh," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Apalagi saat ini persetujuan penggunaan vaksin pada masa darurat Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin belum keluar.

Dikatakan, antisipasi pemerintah dalam memberikan pemahaman ini perlu mempersiapkan strategi promosi kesehatan terutama terkait komunikasi informasi dan edukasi (KIE).
Baca juga: Presiden ingatkan tetap disiplin 3M meski akan vaksinasi COVID-19
Baca juga: Vaksinasi Presiden satu-dua hari setelah izin BPOM keluar

Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan serta ahli yang kompeten memberikan informasi untuk menghindari disinformasi yang diterima oleh masyarakat.

"Ini tidak hanya mengantisipasi keraguan bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang tetapi juga untuk mempersiapkan masyarakat awam pada tahap selanjutnya yang minim mendapatkan informasi mengenai vaskinasi," kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut.

Secara umum, ujar dia, vaksinasi tidak saja upaya intervensi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 namun jauh dari itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta pencapaian kekebalan kelompok "herd immunity".

"Penguatan sistem kesehatan tentunya berdampak terhadap produktivitas sosial dan ekonomi ke depan," kata Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat tersebut.
Baca juga: Ditantang Presiden, Menkes upayakan vaksinasi COVID-19 selesai setahun