"Partai politik punya program lingkungan itu kita apresiasi, itu bagus. Hanya memang harus dilihat lebih jauh komitmen lingkungan mereka," kata Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Kalid ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Baca juga: Walhi: Kejahatan ekosida bentuk pelanggaran berat HAM
Baca juga: Riset Walhi, Kepedulian lingkungan milenial-generasi Z masih diabaikan
Menurut Khalisa, beberapa partai politik memang telah memasukkan agenda lingkungan dalam dokumen politik mereka. Tapi, kebanyakan masih belum melihat isu lingkungan hidup dalam permasalahan struktural yang terkait dengan kebijakan politik.
Karena, terkadang tidak terjadi koneksi dengan program lingkungan partai yang biasanya bersifat hanya di permukaan dengan kebijakan politik yang dihasilkan, baik oleh kader partai di legislatif maupun yang sudah menjadi pemimpin daerah.
Dia memberi contoh beberapa kebijakan yang menurutnya tidak sesuai dengan komitmen menjaga lingkungan hidup, seperti pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Minerba.
Merujuk kepada program lingkungan yang diusung partai, seperti baru-baru ini PDI Perjuangan yang memiliki Cinta Ciliwung Bersih sebagai salah satu subtema HUT ke-48 partainya, dia mendorong agar hal itu tidak hanya sekedar menjadi gerak politik, tapi juga ditarik menjadi kebijakan politik.
Baca juga: Walhi kritisi kebijakan "food estate" di kawasan hutan lindung
"Agenda politik lingkungan yang sampai saat ini partai politik belum melihat sebagai program yang strategis atau prioritas. Untuk ke arah politik lingkungan yang lebih sistematis dan struktural, kita harus men-challenge lewat kebijakan politik yang lebih strategis," ujar Khalisa.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
