Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan lelang dini tahun anggaran 2021 selesai pada April dan mengingatkan agar lelang dilakukan dengan tertib serta tidak ceroboh..Progres belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94 persen masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau Apri
“Progres belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94 persen masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menteri PUPR mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi COVID-19.
Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020.
Terdapat 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp107,6 Triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status status 10 Januari 2021.
Baca juga: Kementerian PUPR lelang dini 4.060 paket infrastruktur 2021
Baca juga: Menteri PUPR optimis dua hal ini akan bangkitkan pasar properti 2021
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya mengatakan, telah dilaksanakan proses tender/seleksi dini yang dimulai sejak bulan Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.175 paket senilai Rp. 38,6 triliun.
“Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan, dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada bulan Desember 2020,” kata Trisasongko.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebanyak 982 paket senilai Rp12,5 triliun telah selesai tender dan siap untuk tandatangan kontrak pada tanggal 15 Januari 2021.
“Penandatangan paket kontrak hasil tender/seleksi dini TA 2021 rencananya akan dilaksanakan serentak pada hari Jumat, 15 Januari 2021 yang dilaksanakan secara offline di auditorium Kementerian PUPR dan online di kantor Balai P2JK Provinsi,” katanya.
Adapun dikatakan Trisasongko, untuk jadwal penyelesaian tender/seleksi dini selanjutnya, yakni sebanyak 848 paket senilai Rp. 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir bulan Januari 2021, sehingga total pada bulan Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai 22,1 triliun dan 1.136 paket senilai Rp16,5 Triliun akan diselesaikan pada bulan Februari 2021.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun.
Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp206,18 miliar.
Baca juga: Menteri PUPR paparkan tiga strategi implementasi kementerian pada 2021
Baca juga: Menteri PUPR: Empat proyek prioritas untuk buka lapangan kerja di 2021
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
