Satpol PP DKI Jakarta menyiagakan 2.000 personel untuk melakukan pengawasan jalannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jakarta sesuai arahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pemerintah pusat pada 11-25 Januari 2021.Apabila ada kantor mempekerjakan (lebih) 25 persen silakan lapor melalui JAKI
"Untuk penegakan kebijakan PSBB ketat 11-25 Januari 2021yang ditugaskan dari kami jumlahnya hampir 2.000 personel," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Arifin mengatakan titik berat pengawasan pada protokol kesehatan akan bergeser dari awalnya penggunaan masker di tengah masyarakat pada pagi hari yang menjelang siang hari, menjadi pengawasan pada perkantoran yang dibatasi maksimal hanya 25 persen dari jumlah keseluruhan.
Baca juga: 316.754 pelanggar masker ditindak Satpol PP DKI selama PSBB Transisi
"Kemudian pengawasan terhadap restoran mulai jam makan siang dan jam makan sore menjelang malam," ujar Arifin.
Adapun untuk penindakan, tutur Arifin, dilandaskan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020.
"Kemudian ada yang diatur lebih detail lagi melalui keputusan Kepala Dinas, SKPD masing-masing," ujar Arifin.
Arifin juga menambahkan masyarakat bisa turut serta melakukan pengawasan, termasuk pegawai yang menemukan tempat kerjanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan peraturan agar bisa langsung melapor ke Pemprov melalui aplikasi JAKI pada ponsel.
Baca juga: Wagub DKI sebut masih banyak kafe yang langgar jam operasional
"Apabila ada kantor mempekerjakan (lebih) 25 persen silakan lapor melalui JAKI. Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh yang sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen," kata Arifin.
Dia juga menegaskan pihaknya bersama instansi lainnya terus melakukan patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi dan untuk tempat usaha dan pariwisata hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 19.00 WIB.
"Apabila melanggar sesuai dengan sanksinya di situ ada teguran tertulis. Bahkan ada pembubaran atau penghentian sementara, kita berharap edukasi ini harus terus menerus dilakukan," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Desember 2021. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan sejumlah pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca juga: Satpol PP DKI himpun Rp 5,5 miliar dari denda pelanggar PSBB
"Kami sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali. Maka kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama," kata Anies beberapa waktu lalu.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menyatakan pelaksanaan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Selain itu kata dia, situasi Covid-19 di Jakarta yang mengkhawatirkan.
"Saat ini, kita sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini yaitu di kisaran angka 17.383. Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif COVID-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri," ucapnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
