"Saya menyerukan kepada pemerintah untuk merevisi target pertumbuhan PDB 6,5 hingga 7,5 persen tahun ini karena tidak realistis dan tidak praktis sekarang setelah penerapan lockdown kedua atau PKP," ujar Lee Chean Chung di Kuala Lumpur, Selasa.
Bendahara Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) ini mengatakan kegiatan ekonomi sangat terpengaruh di tengah penegakan MCO 2.0 di setidaknya tujuh negara bagian hingga saat ini.
"Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Melaka, Johor dan Sabah merupakan hampir 70 persen ekonomi Malaysia. Pertumbuhan kekuatan ekonomi seperti Selangor, Penang dan Johor akan sangat terhambat setelah infeksi COVID-19 tidak terkendali," katanya.
Dia mengatakan mesin pertumbuhan yang dimulai awal tahun ini dihentikan, sedangkan peremajaan tampaknya tidak mungkin terjadi sepanjang tahun ini.
"Bank Islam menyebut target pemerintah semula 'tidak mungkin tercapai', dan telah merevisi perkiraan menjadi empat persen dari 7,3 persen. Kegagalan menarik investasi berkualitas memberikan pukulan lain bagi upaya pemulihan," katanya.
Lee menceritakan Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja merevisi 79 undang-undang dan menghapus ribuan regulasi untuk memotong birokrasi sedangkan Kamboja menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan China pada 5 Oktober.
"Indonesia, Singapura dan Vietnam menerima lebih dari 80 persen dari 156 miliar dollar AS FDI yang ditarik negara-negara ASEAN pada tahun 2020. Hanya lima persen atau hanya 7,8 miliar dollar AS yang disalurkan ke Malaysia," katanya.
Dia mengatakan kudeta politik buruk yang diprakarsai oleh Perikatan Nasional (PN) tahun lalu pasti turut memperburuk keadaan perkembangan ekonomi Malaysia.
"Karena Bank Negara Malaysia akan memutuskan suku bunga utama besok, yang dalam banyak ekspektasi akan dipangkas, pemerintah harus memiliki bantuan yang lebih bertarget pada usaha mikro dan kecil yang rentan di bawah gejolak ekonomi saat ini seperti salon, kosmetik, perbaikan dan aksesori mobil, produk musiman dan perayaan, logistik, dan perdagangan lainnya," katanya.
Dia mengatakan mereka sekarang terjepit diantara menjalankan bisnis mereka tetapi dengan sedikit pelanggan yang datang kemudian harga BBM yang naik 51 persen dari harga terendah Mei 2020 juga membebani biaya usaha mereka.
"Rakyat membutuhkan paket stimulus yang skalanya lebih luas tetapi cakupannya lebih terfokus. Tetapi yang terpenting adalah pengakuan terbuka tentang keadaan ekonomi saat ini dengan merevisi target pertumbuhan PDB 2021," katanya.
Pemerintah Malaysia belum memberikan tanggapan terhadap usulan dari oposisi tersebut.
Baca juga: Ekonomi ASEAN diperkirakan tumbuh tujuh persen 2025
Baca juga: PM Muhyiddin didorong pulihkan ekonomi Malaysia
Baca juga: Ekonomi Malaysia diproyeksi tumbuh 7,5 persen tahun depan
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
