"Kami mengapresiasi respons cepat pemerintah Indonesia dalam mendukung perekonomian pada masa-masa tidak menentu ini," ujar Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sophie Kemkhadze dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.
Menurut Sophie, UNDP berkomitmen untuk terus mendukung kemitraan dengan pemerintah Indonesia guna mendesain solusi meredam dampak pandemi.
"Intervensi tersebut sesuai dengan peran kami sebagai pemimpin teknis respons sosial ekonomi PBB dalam mendukung respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19," katanya.
Baca juga: Sektor UMKM dinilai bisa diandalkan pulihkan ekonomi pada 2021
Resesi ekonomi mengancam kemunduran pencapaian yang diperoleh selama bertahun-tahun untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).
"Dengan hanya sembilan tahun tersisa hingga tahun 2030, kita sekarang menghadapi tantangan untuk membangun jalur ke depan pasca pandemi Covid-19 sambil mempertahankan pencapaian kita," kata Sophie.
Sebelumnya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan realisasi anggaran PEN hingga akhir 2020 mencapai Rp579,8 triliun, atau 83,4 persen dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha bersyukur atas usaha akselerasi yang dikoordinasikan oleh Satgas PEN pada periode akhir Kuartal IV 2020 sehingga mampu mendorong realisasi maksimal penyerapan anggaran PEN.
Ia mengemukakan program untuk sektor UMKM yang bertujuan meringankan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mempertahankan geliat UMKM di tengah pandemi COVID-19 menyerap anggaran Rp112,44 triliun atau 96,7 persen dari pagu.
Baca juga: Ekonomi domestik dan UMKM, sebuah upaya penguatan ekonomi nasional
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
