Ketua Badan Anggaran DPR RI MH. Said Abdullah mengatakan kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus dapat betul-betul membangkitkan UMKM yang berorientasi ekspor.LPEI perlu terus menjaga kinerja sekaligus secara terus menerus mendampingi, memberi pelatihan, juga memberikan berbagai kemudahan kepada sektor UMKM agar mampu melakukan ekspor.
"LPEI perlu terus menjaga kinerja sekaligus secara terus menerus mendampingi, memberi pelatihan, juga memberikan berbagai kemudahan kepada sektor UMKM agar mampu melakukan ekspor," kata Said Abdullah dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, LPEI perlu terus menjaga kerja keras dalam mendorong bangkitnya UMKM yang berorientasi ekspor.
Baca juga: Kemenkop tetapkan enam strategi bangkitkan koperasi dan UMKM
Hal tersebut, lanjut politisi Fraksi PDIP itu, termasuk pelaksanaan mandat lainnya dari pemerintah, seperti penugasan khusus ekspor, penjaminan korporasi padat karya, dan juga sebagai pelaksana investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar LPEI serius memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya baik dari sisi SDM, manajemen risiko, serta dukungan teknologi, sehingga berbagai tugas dan amanat yang diberikan kepada LPEI sesuai undang-undang dapat direalisasikan.
Selain itu, LPEI diharapkan pula untuk mampu terus meningkatkan pengelolaan kualitas pembiayaan seiring dengan mulai pulihnya ekonomi domestik yang terdampak oleh pandemi.
"Meski di tengah krisis akibat pandemi, LPEI telah mampu menurunkan NPL net menjadi 9,8 persen dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 285 miliar. Tentu tren positif ini, saya kira harus terus dijaga seiring momentum pemulihan ekonomi," katanya.
Baca juga: UNDP: Pandemi tawarkan peluang ke UMKM Indonesia ambil peran transisi
Namun, masih menurut dia, perbaikan dan pengelolaan kualitas pembiayaan tetap harus ditingkatkan agar NPL dapat berangsur-angsur menurun.
Non Performing Loan (NPL) net LPEI sebelumnya berada di angka 14 persen pada 2019, namun mampu ditekan menjadi 9,8 persen pada 2020.
LPEI menargetkan NPL net tiap tahunnya dapat ditekan hingga pada 2024 mencapai kepada kisaran 4-5 persen saja.
Sekretaris Perusahaan LPEI Agus Windiarto menyampaikan tahun 2020 merupakan titik balik perbaikan kinerja keuangan LPEI dan diharapkan berlanjut pada 2021.
Baca juga: Ketua Banggar DPR harap LPEI tekan kredit macet turun
Ia mengemukakan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, LPEI telah mampu melahirkan 60 eksportir baru dan 2.200 UKM binaan yang siap untuk melakukan ekspor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta eksportir menggandeng para pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan untuk mendorong mereka naik kelas dari sisi skala usaha.
“Eksportir ini bisa mengajak UMKM, ini segera menaikkan kelas,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penandatanganan Kerja sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (18/1).
Hal ini kata Presiden, menjadi peluang yang baik bagi eksportir untuk menggandeng UMKM agar terlibat dalam kegiatan usahanya. Dengan begitu, kata dia, pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM di Tanah Air.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
