Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyiapkan skenario untuk mendukung kesuksesan program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi.pengembangan 10 KKPN yang dilakukan oleh KKP juga bisa menjadi opsi bagi Kemenparekraf
"KKP siap mendukung Bangga Berwisata di Indonesia Aja dengan menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah program Desa Wisata Bahari yang dikenal dengan Dewi Bahari," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia pihaknya telah menetapkan regulasi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020 tentang Pembangunan Desa Wisata Bahari yang berlaku sejak 28 Desember 2020.
Baca juga: Menteri Trenggono-Sandiaga siap sinergi dukung pariwisata RI bangkit
Program Dewi Bahari, ujar Trenggono, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dari jasa lingkungan (wisata), melindungi ekosistem laut, serta melestarikan kearifan lokal.
Kementerian yang dipimpinnya, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, juga sudah mengembangkan 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dapat dijadikan lokasi wisata bahari.
Sebanyak 10 KPPN itu meliputi Taman Wisata Perairan (TWP) di Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan; TWP Kepulauan Anambas, TWP Kepulauan Kapoposang, TWP Laut Banda, TWP Kepulauan Padaido, TWP Pulau Pieh, TWP Laut Sawu, Suaka Alam Perairan Raja Amapat, Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah Barat, serta Suaka Alam Perairan Aru bagian Tenggara.
"Tidak hanya Dewi Bahari, pengembangan 10 KKPN yang dilakukan oleh KKP juga bisa menjadi opsi bagi Kemenparekraf dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia," kata Sakti Wahyu Trenggono.
Baca juga: KKP kembangkan sektor pariwisata bahari dengan prinsip keberlanjutan
Menteri memastikan, KKP akan memberi kemudahan izin lokasi, terutama kesesuaian ruang untuk wisata bahari.
Selain itu, ujar dia, skenario lainnya adalah menyiapkan Pedoman Wisata Bahari Spesifik yang akan diintegrasikan dengan All In One Platform Pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pedoman Wisata Bahari tersebut bertujuan memudahkan wisatawan dalam menentukan destinasi beserta dengan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selama melakukan kunjungan baik untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan terhadap pengunjung juga bagi keberlanjutan ekosistem.
"Salah satu aspek yang akan dimasukkan ke pedoman tersebut adalah panduan protokol kesehatan agar wisatawan dapat berwisata dengan aman serta menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia," katanya.
KKP juga sudah menyiapkan sejumlah atraksi wisata baru di beberapa daerah seperti wisata hiu paus yang sudah banyak diminati, wisata kapal tenggelam, dan pembangunan coral garden untuk mempercantik bawah laut sekaligus merehabilitasi ekosistem.
Baca juga: Program Desa Wisata Bahari harus lebih banyak libatkan warga setempat
Baca juga: KKP: Desa wisata bahari dengan hiu paus dapat tingkatkan ekonomi warga
Baca juga: KKP bersinergi dengan Kadin bangkitkan ekonomi wisata bahari
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
